2 Januari 2019

Paus Gregorius  XIII; 7 January 1502 – 10 April 1585 dinobatkan menjadi Paus pada 13 May 1572 dan 4 Oktober 1582 memutuskan mengubah kalendar Julian sejak zaman Julius Caesar menjadi kalender Gregorian langsung melompat ke 15 Oktober 1582 dan penetapan 1 Januari 1583 sebagai hari tahun baru definitif yang berlaku sampai sekarang ini.

Saya melanjutkan WIBK dengan countdown 105 hari menemui Bung Karno di Signature Restaurant didepan foto  Bung Karno dengan John Kennedy dan Marylin Monroe. Selamat siang  pak;  Menkeu Sri Mulyani cerah ceria suka cita mengumumkan penerimaan negara dari pajak dan bea cukai lampaui target. Menurut pemantauan menit ke menit yang akan dilaporkan dan diumumkan dengan Presiden Jokowi 2 Januari 2019 dengan pembukaan bursa kita juga. Jadi kenapa Maruarar Sirait masih waswas takut kalah sehingga melempar kartu mau merangkul Prabowo bila Jokowi menang 17 April 2019?

Christianto Wibisono dan Istri di depan foto Soekarno dan Marily Monroe

BK: Kemarin sudah kita bahas tapi kan belum ada gema reaksi dan respons dari elite yang lain, yang mungkin juga masih bingung. Nah kebetulan 1 Januari itu juga hari kelahiran J Edgar Hoover pada 1895. Orang ini akan jadi Direktur FBI  sejak 10 Mei 1924  (umur 20) FBI seumur hidup sampai wafat 2 Mei 1972., Tidak ada presiden yang berani menyentuh apalagi memecat dia. Negara demokrasi modern pertama sedunia sampai tahun 1972 masih dikuasai oleh Direktur FBI yang “membawahi”  8 presiden AS dari Calvin Collidge, Herbert Hoover, FDR, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson sampai Nixon. Untung di Indonesia tidak ada FBI Hoover atau Special Branch Malaysia yang bisa menentukan siapa yang bisa jadi PM Malaysia, itu yang diungkap oleh kolumnis independen keturunan Sikh India, Raja Petra Kamarudin. Jadi pilpres terbuka bisa diikuti oleh siapa saja dalam teori tapi dalam praktek terbukti hanya 1 petahana dan 1 pesaing yang muncul dengan rekam jejak yang kurang melegakan nafas masyarakat.

CW: Ya sudah telanjur elite dan lembaga berwenang meloloskan 2 paslon, keduanya afdol dan absah ikut pemilu tidak boleh digugurkan oleh gugatan masyarakat. Kalau dibelakang layar;  kasak  kusuk mengumbar hoax tentang watak atau rekam jejak negatif salah satu paslon.  Tapi sebetulnya memang dibalik ungkapan bernada soft dan uluran tangan rekonsiliasi Maruarar Sirait. Barangkali memang ada gelombang elite dan massa yang waswas kalau sampai paslon 02 menang dan ideologi kalifah mengambil oper tampuk kekuasaan di negara Pancasila ini.

BK: Sebetulnya saya juga heran dengan kegamangan petahana dalam menghadapi ofensif oposisi. Petahana sekarang ini seolah PM demisioner dalam sistem parlementer. Sama sekali tidak ada ofensif policy yang langsung bisa dijadikan suara voters yang tidak diragukan lagi. Dengan rekam jejak bersih Presiden ke-7 seharusnya tidak perlu ragu untuk melakukan gebrakan Rekonsiliasi Nasional yang tuntas sekaligus mensecure kemenangan yang tidak diragukan. Presiden bisa meng efektifkan BPIP untuk memprakarsai suatu Gerakan Rekonsiliasi Anti Impunitas Pelanggaran HAM berat. Pemerintah membuka pintu bagi pembebasan dari tindakan hukum kepada para pelaku pelanggaran HAM sejak prelude, dan epilog 1965 serta Mei 1998. Apabila mereka bertobat mengaku salah dosa mereka, dan tidak akan memasuki jabatan publik lagi. Sebagai sanksi moral terhadap pembiaran dan atau pelanggaran  HAM berat yang telah mereka lakukan. Jika ini dilakukan oleh Presiden petahana maka yakinlah voters akan solid memilih kembali untuk termin kedua. Dan menolak paslon yang merupakan daur ulang dan penerus rezim pelanggar HAM berat yang digulingkan dengan darah dan airmata Mei 1998. Yang mencoba menguasai kembali Indonesia melalui pemilu 17 April 2019. Petahana presiden cukup melakukan gebrakan Rekonsiliasi dan membuka didepan publik kebijakan Nelson Mandela. Yang memaafkan sipir bui yang mengencinginya dan memaafkan. Sambil menyatakan bahwa soal pengampunan dosa itu prerogatif Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka jadilah Rekonsiliasi Nasional di Afrika Selatan menjadi panutan dan model sedunia. Kamu sebagai korban karena rumah anak kamu dibakar pada Mei 1998 kan bisa jadi salah satu pemrakarsa Rekonsiliasi. Yang rela memaafkan pada pelaku bila mereka bertobat dan berjanji tidak mengulangi perbuatan mereka?  Gerakan Rekonsiliasi Nasional itu otomatis akan menyetop peluang kembalinya Orde Baru Mantan Mertua versi 2.0 oleh mantan menantu.

CW:  Wah saya sebetulnya sudah malas bicara soal Mei 1998 pak karena ternyata selain pembakar rumah gelap yang misterius tidak dikenal, justru ada penulis surat kaleng bernama Ponidjan. Yang mengancam membunuh saya dan mensyukuri pembakaran rumah anak saya di Kapuk sambil memaki maki akan membunuh saya. Surat itu aslinya saya serahkan kepada Presiden Gus Dur waktu kunjungan menemui Presiden  Clinton 1998. Yang lebih menggoncangkan saya adalah surat yang ditulis 10 Juni 1998 itu ternyata berekor panjang. Sebab  setelah 20 tahun ternyata ada pesan gelap yang mengancam  keselamatan saya agar saya tidak melanjutkan jadi caleg PSI. Latar belakang saya batal maju jadi caleg PSI adalah karena ancaman dari orang yang anehnya menyatakan anda masih ingat Ponidjan. Yang menulis surat 10 Juni 1998 yang membuat anda hijrah ke AS. Demi keselamatan anda.  Kalau anda mau tenang jadi opa, stop ikut campur politik sampai jadi caleg segala pada umur 74 tahun.

BK: Lha kenapa soal seperti ini tidak anda laporkan ke elite sekitar anda atau formal dilaporkan ke  Bareskrim.

CW: Dulu surat itu sudah saya sampaikan  ke Presiden Gus Dur dan Jaksa Agung Marzuki Darusman. Setelah itu saya malas menghadapi keacuhan elite terhadap soal pelanggaran HAM berat masa lalu. Kalau bukan bapak yang memancing dengan teori gebrakan rekonsiliasi, saya sudah tidak berminat mengungkap lagi tragedi  Mei 1998. Yang mengakibatkan tutupnya PDBI selama 8 tahun antara 1998-2006. Tidak ada ganti rugi dari asuransi dan Negara, kepada korban pembakaran dan penjarahan dalam The Rape of Jakarta Mei 1998

BK: Saya paham karena saya juga mengalami setelah dilengserkan maka semua orang mengucilkan dan takut berhubungan dengan saya. Kita akhiri WIBK  2 Januari 2019, ini masih 105 hari lagi untuk membahas pilpres 17 April 2019 lebih tuntas lagi.