Berikut adalah artikel online “Bagi Industri Sawit, Badai Belum Berlalu” yang ditulis oleh Pril Huseno di portal Watyutink tertanggal 7 Maret 2018. 

Sumber Foto: GIMNI (gie/Watyutink.com)

Seolah tak henti diterjang badai. Industri sawit Indonesia kini menghadapi ketentuan Departemen Perdagangan Amerika Serikat (United States Department of Commerce/USDOC) yang telah menetapkan besaran bea masuk anti-dumping untuk produk biodiesel Indonesia dan Argentina pada 21 Februari lalu. Sontak, Indonesia menyiapkan gugatan terhadap Amerika Serikat melalui forum World Trade Organization (WTO). Kementerian Perdagangan RI menilai besaran bea masuk AS ditetapkan tanpa dasar dan menyalahi ketentuan anti-dumping WTO.

Saat ini United States Internasional Trade Comission (USITC) tengah menyelidiki ada tidaknya kerugian yang dialami industri AS untuk impor biodiesel Indonesia, sebelum terbitnya putusan akhir pengenaan bea masuk itu pada 6 April mendatang.

Pada Januari lalu, WTO memenangkan enam gugatan Indonesia terhadap Uni Eropa (UE) terkait sengketa biodiesel sejak 2013. UE pada 2013 telah menetapkan bea masuk anti-dumping untuk produk biodiesel Indonesia dengan margin dumping sebesar 8,8 persen-23,3 persen. Sejak saat itu, ekspor biodiesel Indonesia ke UE mengalami penurunan sebesar 42,84 persen, dari 649 juta dolar AS turun menjadi 150 juta dolar pada 2016. Nilai ekspor biodiesel anjlok paling rendah pada 2015, hanya sebesar 68 juta dolar AS.

Mengapa produk sawit Indonesia terus diterpa tuduhan dumping dan black campaign oleh UE dan sekarang AS? Apa latar belakangnya? Adakah kaitannya dengan resolusi UE sebelumya (2017) atas industri sawit Indonesia yang dianggap menimbulkan banyak masalah deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM? Apakah resolusi UE tersebut benar adanya dan bukannya ekses dari perang kepentingan dagang (proteksionisme) yang dilakukan UE terhadap Indonesia?

Parlemen Uni Eropa pada 17 Januari lalu memang telah mengesahkan rancangan proposal energi dengan menghapus minyak kelapa sawit sebagai bahan dasar biodiesel pada 2021 dan minyak nabati pada 2030. Resolusi itu disetujui dengan pemungutan suara sebanyak 492 politisi UE setuju, 88 menolak, dan 107 lainnya abstain. Dokumen tersebut nantinya akan diajukan kepada pemerintah masing-masing negara dan komisi Uni Eropa.

Bagi industri sawit dalam negeri, resolusi itu jelas membuat industri sawit RI ‘mati angin’ karena pasar EU adalah pasar produk minyak sawit (CPO) terbesar Indonesia. Industri minyak sawit juga adalah penyumbang devisa terbesar dengan nilai ekspor pada 2017 mencapai 22,97 miliar dolar AS, naik 26 persen dibandingkan 2016 sebesar 18,22 miliar dolar AS. Industri sawit juga menyerap sebanyak 16 juta petani plasma sawit di seluruh Indonesia.

Tak heran jika Menko Kemaritiman Indonesia Luhut B Pangaribuan bergegas menyusun strategi bersama beberapa pengusaha sawit besar dalam negeri. Lobi ke Uni Eropa disiapkan terkait resolusi pelarangan penggunaan minyak sawit yang tinggal tiga tahun lagi, dan minyak nabati yang tersisa 12 tahun lagi.

Pertanyaannya, efektifkah lobi tersebut? Apakah bukan lebih baik mengevaluasi kebijakan terkait industri sawit terutama hal-hal yang dijadikan bahan black campaign oleh pihak luar negeri (UE dan AS) seperti konservasi lahan pertanian menjadi lahan sawit, deforestasi, perkara pekerja anak, perlindungan HAM terhadap konflik lahan sawit dengan penduduk, dan lain hal yang dapat memperbaiki citra industri sawit? Belum lagi perkara subsidi kepada industri sawit raksasa oleh pemerintah, bukan kepada petani sawit rakyat.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

Opini Bapak Christianto Wibisono terkait artikel di atas:

Era Negosiasi Indonesia Inc Harus Solid

Negosiasi merupakan alternatif konfrontasi perang dagang. Nah, Indonesia harus kompak sebagai Indonesia Incorporated dari bureauratic governance, diplomat, corporate, NGO, dan labour union profesionalsBack to basic asas, bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Devide et impera mengancam kita dalam suasana lebih canggih kompleks karena bersifat global multilateral.

Negosiasi selalu mencerminkan peta realitas. Ya harus alot, ulet, dan lincah. Koalisi dengan negara senasib dan siap retaliasi reaksi. Respons setimpal setara dengan manuver proteksionis tersebut.

Jika Uni Eropa (UE) berkeras tidak mencabut pelarangan terhadap penggunaan minyak sawit dan minyak nabati di UE, maka koalisi aliansi multilateral mungkin bisa memberi bobot tekanan opini publik.

Untuk meluaskan pasar ekspor CPO, ya pasar global terbuka. RRT dan India masih bisa berkembang jika ekonomi dunia tumbuh lebih baik tahun depan sesuai proyeksi generik pelbagai think tank.

Ihwal black campaign dari UE dan AS, walau sudah dicoba moratorium lahan sawit tapi terkesan belum implementatif dari upaya rehabilitasi di dalam negeri, itu mungkin belum terlaksana di lapangan. Jadi harus ada real delivery dari komitmen negosiasi supaya ada mutual agreement kesepakatan persetujuan timbal balik. Bukan aksi sepihak. Arbitrase dan Mahkamah Internasional bisa juga dipakai jalurnya. Intinya, ya, mesti bisa berani politicking global. (pso)