Berikut adalah artikel online “Benarkah Jokowi Bermain Smoke and Mirrors?” yang ditulis oleh Kanedi 2 di portal Watyutink tertanggal 1 Februari 2018. 

Sumber Foto : Asia Times

Sebuah artikel yang dimuat portal berita online Asia Times pada hari Selasa (23/01/2018) lalu menggegerkan publik di Indonesia. Artikel yang ditulis oleh wartawan senior John McBeth berjudul “Widodo’s smoke and mirrors hide hard truths” itu menelanjangi ‘prestasi’ Jokowi dan mengungkap sejumlah borok pemerintahannya.

Dalam teras beritanya, McBeth menyebut Presiden Jokowi sebagai begawan/empu (master) dari seni ‘mengecoh’ dan ‘pencitraan’, dengan menyembunyikan kebenaran dalam rangka Pilpres 2019. Dengan dukungan media-media besar mainstream, McBeth mensinyalir Jokowi mengecoh masyarakat Indonesia tentang ‘prestasi’ pemerintahannya. Ia sebut Jokowi sebagai begawan permainan “asap dan cermin” (a master at the game of smoke and mirrors).

“Smoke and mirrors” adalah idiom bagi para pemain sulap yang kerap menggunakan semburan asap dan cermin untuk menciptakan efek ilusi dan menyembunyikan sesuatu dalam aksi panggungnya. Dalam kamus Cambridge, “smoke and mirrors” didefinisikan sebagai “sesuatu yang dimaksudkan untuk membuat Anda percaya bahwa ada sesuatu yang sedang dilakukan atau benar telah dilakukan, padahal tidak”. Secara sederhana, “smoke and mirrors” bisa dimaknai dengan pembiasan fakta.

Sontak saja, artikel ini membuat gaduh rakyat Indonesia yang sejak Pilpres 2014 sudah ‘terbelah’ menjadi dua kutub: pro-Jokowi dan pro-Prabowo. Bahkan seorang Goenawan Mohamad merasa perlu ‘turun gunung’ untuk meng-counter tulisan McBeth di akun fesbuknya. Satu pertanyaan menarik yang disampaikan oleh Netizen mengenai hal ini, jika wartawan Indonesia yang menulis dan media dalam negeri mengeluarkan artikel ini, bagaimana nasibnya?

Salah satu yang menjadi fokus tulisan adalah tentang perundingan Freeport dengan pemerintah dan rencana divestasi 51 persen saham yang sampai saat ini tak kunjung selesai, namun digambarkan oleh media dalam negeri sebagai ‘kemenangan’ pemerintahan Jokowi dan ‘ketundukan’ perusahaan besar asing.

McBeth justru membeberkan fakta melunaknya pemerintah terhadap Freeport dengan memberinya kelonggaran tenggat waktu dan izin hingga memungkinkan Freeport bisa terus mengekspor konsentrat tembaga. Sebab, pemerintah takut terjadi kerusuhan Papua akibat PHK terhadap pekerja lokal oleh Freeport jika tuntutan pemerintah dilaksanakan.

McBeth juga menyoroti program infrastruktur ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung yang disebutnya sebagai “masalah yang belum terselesaikan”. Proyek yang di-back up dana dari Cina senilai 5,8 miliar dolar AS ini memang saat ini tak lagi terdengar kelanjutan ceritanya. Proyek terhambat karena masalah pembebasan lahan–oleh McBeth disebut seharusnya Jokowi sudah mengetahui sebelumnya. Ignasius Jonan pun menjadi ‘korban’ dan harus dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan.

Masalah akuisisi pertambangan migas yang juga disoroti oleh McBeth. Dia juga menyentil kampanye Jokowi tentang swasembada beras/pangan sebagai sebuah mitos.

Apa tujuan McBeth dan Asia Times dengan mengeluarkan artikel ini? Apakah ini ‘pesanan’ dari lawan politik Jokowi? Kenapa McBeth tidak berupaya obyektif dengan menuliskan pula prestasi Jokowi sesungguhnya?

Atau bisa jadi ini justru diembuskan elemen tertentu pendukung Jokowi yang berencana akan memanfaatkan viralnya tuduhan McBeth dengan memainkan politik “playing victim” untuk meraup simpati menjelang Pilpres 2019 nanti. Sebab jika yang ditulis McBeth tidak benar, kenapa pihak istana tak menyanggah?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

Opini Bapak Christianto Wibisono terkait artikel di atas:

Bulan Madu dan Gerhana Pers

Era Orde Lama Bung Karno selama 5 tahun terakhir adalah sama dengan Orde Baru Soeharto sejak 1974. Di zaman Bung Karno, dua koran–Pedoman dan Indonesia Raya–dibredel. Mochtar Lubis dipenjara. Sedangkan Pedoman, meski Rosihan Anwar meneken surat bermeterai setia pada ideologi Manipol Usdek, tetap dibredel oleh Bung Karno.

Setelah Orde Baru kedua koran itu sempat terbit kembali, bahkan Mochtar Lubis jadi anggota Dewan Pers dan Rosihan Anwar jadi Ketua PWI kembar bersama BM DIah tahun 1970.

Orde Baru sempat berbulan madu dengan pers periode 1966-1974. Harian Nusantara memuat berita negatif tentang keluarga Cendana dan bisnis terigu Bogasari, tapi koran Nusantara tidak dibredel, hanya pemrednya, Mr TD Hafas, diadili di pengadilan dan divonis hukuman. Tapi korannya tetap bisa terbit setiap hari menyerang pemerintah Soeharto. Mochtar Lubis selaku anggota Dewan Pers memuji langkah tertib hukum, mengadili pemimpin redaksi dan bukan membreidel Nusantara.

Tapi bulan madu ini berakhir ketika meletus peristiwa Malari 15 Januari 1974. Maka Pedoman dan Indonesia termasuk yang dibredel bersama majalah Ekspres (pendahulu Tempo). Setelah itu Orde Baru jadi otoriter, dan tahun 1978 membredel lagi tujuh koran, termasuk Kompas. Baru setelah Jakob Oetama menulis surat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengkritik Soeharto lagi, maka Kompas boleh terbit kembali, selamat sampai sekarang.

Wartawan asing pelbagai bangsa dari pelbagai media banyak yang terkena bredel korannya maupun visa dan dirinya terancam tindakan hukum pidana. Di zaman Orba banyak wartawan dan penulis buku serta pakar yang dilarang masuk atau tinggal di Indonesia, setelah menulis berita, ulasan, atau buku. Jadi itu sudah merupakan berita klasik yang empiris juga berlaku di pelbagai negara otoriter- totaliter.

Sekarang orde Reformasi, tentu tidak bisa lagi membuat reaksi bredel dan otoriter. Yang maksimal, ya tanggapan seperti oleh Goenawan Mohamad dan Menko Luhut terhadap tulisan John MacBeth (suami dari mantan wartawati Tempo, Yuli Ismartono). Saya tidak melihat untuk “playing victim”  menghadapi kritik atau pemberitaan model John MacBeht.

PDBI hari ini, Kamis 1 Februari, justru menyelenggarakan seminar membahas berita kolumnis Michael Kimmelman tentang “Jakarta Tenggelam tanpa Reklamasi?”.  Di tengah hiruk-pikuk kampanye pilgub rasa capres yang akan berkelanjutan sampai Pilpres 2019, The New York Times (NYT) menulis di halaman 1 tanggal 21 Des 2017: Jakarta is sinking so fast, it could end up under water”. PDBI  mengundang Bappenas, Prof Dr Emil Salim, koresponden Joe Cochrane (wakil NYT di Jakarta), dan arsitek Daliana Suryawinata membahas tentang konsep “Giant Sea Wall Project” untuk mengatasi ancaman bahaya Jakarta tenggelam.

Jadi belajar survive dengan media kritis adalah prasyarat politisi zaman Reformasi, bukan otoriter-totaliter. (cmk)