#2019, Jokowi tetap presiden RI ke -7

Semua perdebatan tentang perebutan kursi cawapres dan capres RI tidak bisa lepas dari pola klasik multiversal perselingkuhan intra elite yang penuh watak Brutus-Ken Arok-Machiavelli satu sama lain. Bedanya, di negara demokrasi liberal Barat, semua itu dilakukan terbuka antara incumbent dan oposisi meskipun di dalam masing-masing kubu partai oposisi dan partai petahana juga terdapat konflik internal yang juga terjadi dalam sistem partai tunggal apakah kiri komunis Marxis atau kanan ortodox otoritarian kanan, junta atau teokrasi primiitif primodiial abad ke-7. Perebutan kekuasaan akhrnya menjadi winner takes all dan zero sum game, lawan politik harus berakhir di penjarakan oleh pemenang sebagai pecundang. Hal ini terjadi di negara dengan sistim otoriter dan negara berkembang yang meskipun sudah menggunakan label demokrasi, tapi yang berlaku masih tetap perselingkuhan dan pengkhianatan politik secara telanjang dan nyaris tanpa moral prinsip, menyebabkan semua koalisi dan selingkuhan gonta-ganti sekutu terjadi tanpa “beban”. Termasuk fenomena kemenangan koalisi selingkuh Anwar-Mahathir.

Anwar dan Mahathir adalah musuh bebuyutan. Anwar pernah dipenjarakan atas dakwaan sodomi 1 oleh Mahathir dan sekarang ini masih dalam penjara karena dakwaan sodomi 2 oleh eks-PM Najib Razak. Dua musuh bebuyutan bersatu menggulingkan petahana korup Najib Razak. Masih ditunggu apakah koalisi kongsian selingkuh politik ini akan langgeng lestari. Sebab, menurut konstitusi meskipun Anwar bebas dari penjara Juni, beliau masih di karantina dan tidak diperkenankan menjadi anggota DPR selama 5 tahun lagi. Namun, kalau dia menunggu 5 tahun ke depan, maka usianya akan genap 75 dan Mahathir sudah menjadi 98. Sementara itu, istri Anwar, Wan Azizah, menjadi waperdam bersama politisi Tionghoa Lim Kit Siang yang akan menjadi Tionghoa pertama yang menduduki posisi waperdam Malaysia.

(Foto: REUTERS/Lai Seng Sin)

Ini menunjukkan bahwa Malaysia merupakan contoh kegagalan kaderisasi, terlihat dari kakek umur 93 terpaksa turun gunung lagi bersama eks lawan politik yang juga sudah sepuh 70 tahun. Sekarang ada yang mau “menjiplak skenario Mahathir” terhadap presiden ke-7 RI, terutama lawan politik presiden ke-7 RI yang terpukau dengan suksesnya Mahathir PM ke-4 kembali lagi jadi PM ke-7. Sedang Anwar Ibrahim harus menunggu lagi 5 tahun supaya bisa jadi PM ke-7 yang sebenarnya, atau PM Malaysia ke-8 jika Mahathir rela turun secepatnya dan Anwar diberi grasi oleh raja Malaysia Yang Dipertuan Agong. Kemarin saja terjadi insiden karena sultan Malaysia tersebut dianggap mempersulit pelantikan Mahathir sampai jam 21.30 malam.

Di Indonesia, skenario “gunung Merapi meletus” adalah apabila Presiden ke-7 Jokowi berani merangkul A Hok menjadi cawapres yang diumumkan tepat di ulang tahun Presiden ke-57 pada 21 Juni 2018, menjelang pilkada 27 Juni 2018. Atau sebaliknya, terjadi terobosan SBY merangkul A Hok dan Partai Demokrat mencalonkan Ani Yudhoyono sebagai presiden berduet dengan A Hok. Sebab, setelah insiden yang melibatkan Al-Maidah, adalah SBY dengan video lebaran kuda yang memojokkan A Hok seperti Anwar dipenjarakan atas dakwaan sodomi oleh Mahathir.

courtesy of Okezone.com

Kau yang mengawali kau yang mengakhiri. Apakah faktor A Hok bisa menjadi faktor Anwar Ibrahim dalam politik Indonesia? Siapa jadi Mahathir Indonesia? Siapa Anwar Ibrahim Indonesia? Siapa Najib Razak? Dalam konteks saling selingkuh politik, Prabowo atau Jokowi atau SBY, semua bisa menjadi Mahathir dan atau menjadi Anwar Ibrahim. Skenario Jokowi-Prabowo yang sempat dilontarkan mirip dengan kolusi Anwar-Mahathir menggusur Najib Razak. Namun Jokowi bukanlah Najib Razak. AHok bukan pula Anwar Ibrahim, dan Prabowo-SBY bukan Mahathir. Boleh dan bisa saja oposisi bermimpi meniru Malaysia tapi Indonesia bukan Malaysia dan Jokowi bukan Mahathir atau Najib Razak.

 

Jakarta, 11 Mei 2018,

Christianto Wibisono

Ketua Pendiri PDBI