Berikut adalah artikel online “Kala Mantan Narapidana dan Korban Terorisme Bertemu” yang ditulis oleh Kanedi 2 di portal Watyutink tertanggal 4 Maret 2018. 

Sumber Foto: BreakingNews.co.id

Untuk pertama kalinya, 124 mantan narapidana terorisme (napiter) dan 51 korban terorisme (penyintas) duduk bersama dalam sebuah forum. Pertemuan yang digelar pada 26–28 Februari 2018 ini digagas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam acara bertajuk Silaturahmi Kebangsaan (Satukan) NKRI guna merawat dan menebarkan perdamaian. Tapi upaya rekonsiliasi sepertinya bakal sulit terwujud. Menurut Dwieky S Romdhoni selaku korban serangan bom di Jalan MH Thamrin, napiter dan penyintas tidak memiliki kesempatan berdialog walau mereka berada di ruangan yang sama. Lalu, bagaimana mereka bisa saling memaafkan tanpa ada kesempatan bicara dari hati ke hati?

Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius juga berharap penyintas menjadi garda depan memberi pesan damai dengan slogan: cukup kami saja, jangan ada lagi korban. Tidak hanya korban, sepertinya mantan napiter juga perlu lantang menyerukan pesan damai, lebih-lebih turut memerangi terorisme. Lantas, apakah pemahaman mereka sudah ter-deradikalisasi?

Tampaknya Satukan NKRI justru dijadikan tempat berkeluh-kesah, karena penyintas acapkali tidak mendapatkan rehabilitasi, baik psikis maupun medis. Chusnul Khotimah misalnya, korban bom Bali pada dua 2002 lalu, yang harus merogoh kocek sendiri untuk pengobatan selama 15 tahun, padahal kondisi ekonominya terpuruk. Di tengah minimnya upaya rehabilitasi dari pemerintah, mereka juga tak kunjung mendapatkan kompensasi. Padahal UU Tindak Pidana Terorisme membebani negara untuk memberikan kompensasi.

Akar masalahnya, undang-undang tersebut rupanya tidak mengatur pemberian kompensasi secara tegas, karena ganti rugi bergantung terhadap amar putusan hakim. Celakanya lagi, kalau Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memasukkan tuntutan kompensasi dalam surat dakwaan terhadap terdakwa terorisme, maka dapat dipastikan penyintas tidak mendapat ganti rugi.

Meski aksi terorisme sudah puluhan kali menelurkan penyintas, tapi sejauh ini baru korban serangan bom di Gereja Oikumene, Samarinda, yang pernah mendapat kompensasi. Itu pun mereka terima setelah peristiwa serangan bom setahun berlalu, karena pelaku terorisme baru mendapatkan putusan inkracht dari pengadilan.

Kabarnya, draf revisi UU Anti-Terorisme juga tak banyak bicara soal hak-hak korban. Bahkan kompensasi masih bergantung kepada putusan pengadilan. Nasib korban sepertinya akan tetap terlunta-lunta. Seberapa mungkin rekonsiliasi dapat terwujud tanpa adanya rehabilitasi dan kompensasi terhadap penyintas?

Bisa jadi Dwieky S Romdhoni bersama sebagian penyintas lainnya belum juga memaafkan tindakan terorisme akibat hak-hak mereka tidak terpenuhi. Jangan sampai minimnya perlindungan negara justru akan menggelembungkan buih-buih dendam bagi penyintas.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(mry)

Opini Bapak Christianto Wibisono terkait artikel di atas:

Reformasi Vs Kabilisme

Teror berawal dari revolusi Prancis dengan korban juga tokohnya sendiri, Maximilien de Robespierre. Sekarang saja tidak jelas tujuan teror atas nama jihad yang makin ekstrem radikal. Ideologi Kalifah yang diusung jadi fanatisme terhadap target sipil non kombatan, dan semakin meruntuhkan citra religi yang bersangkutan.

Dalam konteks reformasi Mohammed bin Salman (MBS) yang sedang terjadi transformasi luar biasa di Arab Saudi dan setara dengan Martin Luther 500 tahun lalu. Jika yang terjadi di Eropa 1517 terulang di Arab Saudi 2017, maka Arab Saudi akan jadi reformis seperti Calvinis terhadap Katolik.

Dampak reformasi Arab Saudi dari Mohamedanism ke McKinseyism pasti luar biasa bagi dunia. Bila wahabi salafi bertobat dari ekstremisme radikal jihadis menjadi sekuler modern-moderat, toleran-pluralis, maka meritokrasi akan jadi mutual ideologi yang menghapus dikotomi kalifah kafir-ah.

Jika Kabilisme dikubur maka manusia bisa menjadi berkah  dan mencapai harkat immortalitas yang dimampukan secara rasional teknologik, tapi dihadang oleh nafsu kebencian Kabil. Maka teror pasca WTC 911 Taliban hanya akan punah jika sumber Taliban Wahabi Salafi ditaklukkan justru oleh spirit reformasi endogen internal Arabi Wahabi Salafi, dari konservatisme jahiliyah menjadi rahmatan lil alamin sejati.

Jika manusia mengatasi dosa kemunafikan maka pasti berkat meritokrasi akan dilimpahkan. Selain itu patut  disyukuri kiat perdamaian seperti prakarsa tripartit kita untuk mendamaikan Afghanistan. Untuk itu kita doakan dan syukuri bahwa Indonesia layak dapat Nobel perdamaian. Biarlah kita juga akan berdamai sesama kita ditengah ancaman keterbelahan bangsa akibat  Kabilisme. Musuh bersama kita adalah kabilisme dan kemunafikan. Semoga kita lolos lulus dari bajakan Kabilisme. (cmk)