Saya dirawat di RS Medistra oleh Dr Martin Rumender sejak 18-22 Agustus dan kemudian menderita konstipasi dampak dari obat batuk yang diberikan dan saya mengikuti dengan takjub pro dan kontra kampanye ganti presiden oleh oposisi yang semakin merebak. Kembali ke apartment Kempinski Rabu 22 tapi hari Minggu 26 Agustus harus dirawat ke IGD Medistra karena konstipasi sudah buang air besar.  Hari Senin 27 Agustus saya berdialog dengan Bung Karno di skylobby Kempinski lantai 11.

CW: Selamat pagi pak, ini soal kampanye ganti presiden kok jadi heboh gaduh, apa bapak bisa keluarkan fatwa otentik orisinal sebagai presiden pertama RI tentang hiruk pikuk yang sudah mirip konstipasi politik.

BK: Betul kamu, istilah yang tepat sekarang ini adalah Indonesia menghadapi konstipasi politik.  Ya gara garanya karena memang sejarah kita mewariskan pola “kudeta terselubung” dalam setiap gonta ganti presiden atau sistim kabinet. Elite Indonesia itu semua lihay apalagi yang berpendidikan Belanda dan demokrasi Barat, mereka pandai mengotak atik isu jadi hoax dizaman sekarang. Dizaman revolusi dulu sistim kabinet presidensial mendadak diganti jadi parlementer hanya oleh Maklumat Wapres no X ttg 16 Oktober 1945. Sutan Syahrir naik jadi PM RI ke-2, dirongrong oleh Tan Malaka cs dengan kudeta 3 Juli 1946 dimana PM Syahrir diculik oleh anak buah Tan Malaka. Isu yang dipakai oleh Tan Malaka adalah bahwa kabinet Syahrir terlalu kompromis negosiasi dengan Belanda. Saya masih mendukung Kabinet Syahrir sampai 2 kali reshuflle, lalu dia diganti Amir Syarifudin sebagai PM ke-3. Terjadi perubahan geopolitik ketika Muso kembali dari Moskow dan membawa doktrin Zdhanov membuka front anti Barat dengan pemberontakan Madiun 18 Sep 1948. Amir Syarifudin terlibat dan di eksekusi bersama Tan Malaka yang ditembak oleh militer anti PKI karena tidak bisa membedakan politik Tan Malaka dan Muso. Wapres Hatta jadi PM ke-4 dan mengantarkan pengakuan kedaulatan KMB yang menjadikan RI negara bekas terjajah yang dib ebani membayar utang bekas penjajahnya US$ 1,2 milyar pada KMB di the Hague 1949. Sistim kabinet parlementer terus berlangsung setelah Konstitusi RIS diubah jadi UUDS 1950 yang berhasil menyelenggarakan pemilu pertama paling demokratis 1955. Dalam pemilu 1955, terjadi kejutan masuknya PKI sbg 4 besar setelah PNI, Masyumi dan NU sedang PSI merosot jadi partai gurem hanya kebagian 5 kursi.

Menjelang pemilu 1955 juga terjadi hiruk pikuk penahanan mantan menteri dengan tuduhan korupsi  oleh parpol yang silih berganti menguasai kabinet. PNI dan Masyumi bergiliran memimpin kabinet yaitu Natsir, Sukiman dan Burhanudin Harahap sedang PNI punya 3 kabinet, Wilopo, Ali I dan Ali II (hasil pemilu 1955). Militer juga terlibat dalam politik ketika KSAP TB Simatupang dan KSAD Nasution menggerakkan demo menuntut pembubaran parlemen 17 Oktober 1952 di depan Istana Merdeka. Lucunya rakyat yang dibayar malah berteriak Hidup Bung Karno,  didepan saya dan bukan Bubarkan DPR seperti spanduk yang mereka bawa. Jabatan KSAP saya hapus dan KSAD Nasution 18 Des 1952 diganti Bambang Sugeng.  Pada 1 Mei 1955 Bambang Sugeng berhenti dan diganti oleh Bambang Utoyo 27 Juni 1955 tapi Wakasad Kol Zulkifli Lubis memboikot pelantikan Bambang Utoyo. Peristiwa 27 Juni ini menjatuhkan kabinet Ali Sastroamijoyo I diganti kabinet Burhanudin Harahap.  Nasution sendiri mendirikan partai IPKI dan ikut pemilu 1955 tapi hanya jadi partai gurem 4 kursi. Tapi 1 November 1955 Nasution diangkat kembali menjadi  KSAD untuk kedua kalinya sampai saya ganti dengan Yani pada 22 Juni 1962.

CW: Wah sejarah lagi; itu tidak menarik bagi generasi milenial zaman NOW pak.

BK: Ya terserah kalau mau dungu jadi keledai terus ya silakan mendaur ulang sejarah suksesi dan kudeta di Nusantara sejak zaman pra Indonesia modern sampai detik ini ya isunya itu kudeta ganti presiden atau suksesi pilih presiden.  Siapa memperalat siapa, dan siapa terkena hukum karma apa atau malah menderita secara tragis seperti saya Proklamator dan presiden pertama yang ditapolkan oleh penggantinya.

Sejarah kekuasaan di Indonesia penuh dengan perang suksesi yang melibatkan intervensi VOC dan kontradiksi serta schizophrenia elite Nusantara yang secara universal berlaku dimanapun dimuka bumi. Brutus, Ken Arok dan Machiavelli adalah gejala  universal bukan Cuma penyakit elite Jawa tapi mengungkung elite modern global semua sekarang ini juga terkontaminasi 3in1 BKM (Brutus Ken Arok Machiavelli serempak)

Kembali ke kronologi, Bung Hatta mundur dari wapres 1956 dan saya tidak punya wapres selama 11 tahun. Soeharto 6 tahun (1967-1973 tidak punya wapres. Tahun 1957 Kabinet Ali II hasil pemilu 1955 bubar dan negara saya nyatakan dalam keadaan perang pada Maret 1957 memberi kekuasaan besar kepada Angkatan Darat dan KSAD Nasution selaku Penguasa Perang Pusat. Merespon kemuakan rakyat kepada parpol saya membentuk Kabinet Karya zaken kabinet, kabinet profesional dengan Ir Djuanda sebagai Perdana Menteri non partisan pada 9 April 1957.  Desember 1957 perusahaan Belanda dinasionalisasi dan tahun itu juga merupakan awal kiprah Permina, cikal bakal Pertamina dibawah Kol Ibnu Sutowo dan lahirnya BCA dan Astra oleh dua konglomerat Liem Sioe Liong dan William Soeryadjaja. Ayunan pendulum politik luar negeri dan kebijakan ekonomi nasional bergoyang ke kiri, sosialisme, etatisme yang bermuara pada kudeta G30S dan sanering 13 Des 1965.

Soeharto melakukan operasi senyap ganti presiden sejak 1966 ketika Supersemar yang say abikin malah diubah jadi TAP MPRS yang diketuai Jendral Nasution dan dalam SU IV MPRS 1966 mengangkat pengemban Supersemar sebagai Pejabat Presiden bila presiden berhalangan. Itulah kudeta ganti presiden yang secara melata, bertahap seolah olah masih membiarkan saja menduduki kursi Presiden dan tinggal di Istana sekitar 1 tahun,  lalu Nasution menggelar lagi Sidang Istimewa MPRS 1967 untuk mencabut kekuasaan saya , dan menetapkan Soeharto menjadi pejabat presiden. Lalu saya dan keluarga digusur keluar dari Istana Merdeka untuk itu mesti baca buku nya opa Sidarto Mangkusubroto dan AKBP Mangil, mantan paswalpres saya waktu itu. Tapi Nasution sendiri akan lenyap dari peredaran tanpa serah terima jabatan kepada KH  Idham Khalid  ketua MPR hasil pemilu 1971 setelah pada Sidang Umum ke V MPRS 1968 berkoalisi dengan Subchan ZE dari NU bermanuver ganti presiden yang gagal total. Nasution kemudian akan menjadi oposisi Petisi 50 pada 1980 bersama Ali Sadikin dan baru akan rujuk kembali dengan Soeharto oleh mediasi Habibie dan diberi pangkat jendral besar bintang lima bersama Soeharto pada 5 Oktober 1997. Ironisnya dizaman Orla, Nasution adalah Penguasa Perang yang menandatangani surat perintah penahanan tapol terutama tokoh parpol Masyumi PSI yang terlibat pemberontakan PRRI/Permesta termasuk Burhanudin Harahap yang justru mengangkat Nasution kembali jadi KSAD pada 1 Nov  1955. Sementara Sumitro Djojohadikusumo yang sempat exile ke luar negeri selama 10 tahun,  setelah Soeharto berkuasa dipanggil pulang dan langsung menjadi Menteri Perdagangan Kabinet Pembangunan I (1968-1973). Karena bobot politiknya Soeharto meminggirkan Sumitro hanya jadi Menteri Negara Riset pada kabinet Pembangunan II 1973-1978 dan akan diganti Habibie yang akan menjadi Menristek 20 tahun dari 1978-1998 dan langsung melejit jadi Wapres ke-7 dan Presiden ke-3 melalui “operasi kudeta senyap ganti presiden lewat peristiwa berdarah Mei 1998.

CW: Wah ini lama sekali baru akan sampai zaman NOW, bisa dipadatkan pak. Ini pembaca WA tidak sabar suruh ganti laman.

BK: Orang menyerobot di tikungan dalam injury time itu sudah merupakan riwayat Babad Tanah Jawi maupun The Prince nya Niccolo Machiavelli.  Jadi tenang saja. Orang dan elite Indonesia itu di mulut bicara konstitusional dan taat hukum, tapi dalam prakteknya ya gemar melakukan operasi kudeta senyap ganti presiden, padahal kan secara konstitusional sudah ada prosedurenya ya suksesi melalui pemilihan presiden,  bukan kudeta model 3 Juli 1946, 17 Oktober 1952, 11 Maret 1966 dan 21 Mei 1998 dan seterusnya Gus Dur menelikung Megawati 1999. Sebetulnya sejak 2004 kan sudah sepakat pemilihan presiden langsung ya sudah semua orang boleh bersiap kampanya mau jadi presiden. Tapi riwayat masa lalu rekam ; apa ada kriminal; apa terlibat “pemberontakan”; pelanggaran HAM berat, penghilangan orang, korupsi atau pidana kriminal lainnya seperti pembunuhan, penculikan dst dsb. Itu semua kan merupakan bagian dari perang urat syaraf yang mestinya diselesaikan secara “hukum”. Nah kalau hukumnya hanya berani kepada pecundang, dan pihak yang kalah, maka yang terjadi di negara ini adalah pelestarian machstaat, dimana elite yang menguasai opini publik dan berada pada jalur “machstaat” punya power di executif, legislatif ataupun judikatif bahkan di Komisi independen yang bertiwikrama jadi “superpower”. Machstaat lawan machstaat, rechstaatnya Cuma jadi pajangan atau bahkan “anak bawang maka yang terjadi ialah pelestarian “kudeta senyap” model 1966 dan 1998. Debat tentang ganti presiden harus diletakkan pada proporsi bahwa telah terjadi penyelewengan moral dan etika berpolitik, bernegara dan berbangsa. Mau kampanye pilih presiden dengan menghormati pilihan rakyat pemilih atau memaksakan “kudeta senyap ganti presiden model 1966- 1998” dengan isu sara yang kental dan membahayakan eksistensi RI. Presiden Jokowi dan seluruh elite harus tegas menyatakan bahwa Indonesia ini negara konstitusional yang memakai pemilihan umum sebagai pola rekrutment politik yang terhormat, beradab dan beretika. Bukan negara pelestari “kudeta senyap suksesi berdarah ganti presiden” yang liar, tidak bermoral dan mencerminkan derajat kepremanan elite politik Nusantara primitif.

CW: Wah kalau ini terlalu filosofis tinggi, malah tidak nyampai ke rakyat pak.

BK: Ya bagian tertentu WIBK memang untuk negarawan, bukan untuk “preman”.

Selamat naik kelas jadi nation state demokratis dengan rekrutment presiden lewat suksesi pemilu dan bukan lewat kudeta senyap ganti presiden model 1966-1998. Kalau tidak Indonesia akan mengalami konstipasi politik serius mundur ke pra demokrasi dan pra reformasi, iklim intel misterius tidak jelas mana preman mana penguasa era 1966 –  1998. Semoga Tuhan masih rela menyelamatkan Indonesia dari “premanisme politik 1966/1998 permanen”.

Jakarta Senin 27 Agustus 2018.