Berikut adalah artikel online “Kontraktor Swasta Tumbal Infrastruktur (?)” yang ditulis oleh Ahmad Kanedi di portal Watyutink tertanggal 18 Maret 2018. 

Sumber Foto: investmen-kontan.co.id (gie/Watyutink.com)

Ada temuan menarik dalam diskusi panel Kadin bertajuk “ Indonesia Infrastructure Incorporated” pekan lalu. Sekitar 37 ribu (42 persen) dari 80 ribu kontraktor konstruksi anggota Gapensi (Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional) gulung tikar. Penyebabnya tidak ada lagi pekerjaan yang bisa diperoleh para kontraktor tersebut. Padahal saat inu, pekerjaan konstruksi dan infrastruktur yang tengah gencar bisa dibilang proyek prioritas pemerintah.

Dari Rp4000 triliun anggaran pembangunan proyek infrastruktur nasional selama 2014+2019, sebanyak 55 persen porsinya dikuasai oleh 9 BUMN Karya. Tambahan informasi, di 2018 ini saja ada 4.971 paket pekerjaan konstruksi berbagai skala yang diperebutkan dengan nilai pekerjaan mencapai Rp59,96 triliun. Tapi kenapa banyak anggota Gapensi yang bangkrut?

Nah, karena angka 37 ribu kontraktor Gapensi yang bangkrut itu  bukan hal sepele,  ini adalah gambaran bahwa ada  kebijakan yang perlu dievaluasi. Bagaimanapun, naik turunnya sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya investasi dan konsumsi masyarakat. Bangkrutnya kontraktor swasta sebanyak itu mau tidak mau akan berefek domino pada perlambatan tumbuhnya daya beli masyarakat.

Mengapa kebijakan negara saat ini cenderung mengarah ke etatisme seperti disinyalir beberapa pihak? Di Vietnam yang sosialis, BUMN tidak dimanjakan tetapi memperbesar peran UMKM/swasta dan berhasil menciptakan iklim investasi yang menarik? Apakah diberikannya porsi yang besar untuk BUMN karena mimpi untuk mewujudkan BUMN kelas dunia? Lalu bagaimana menjelaskan bangkrutnya 37 ribu kontraktor swasta tersebut?

Pada sekitar Juli tahun lalu, Presiden World Bank Group Jim Yong Kim melontarkan kritik kepada pemerintah RI agar berhenti memberikan keistimewaan bagi BUMN dalam membangun infrastruktur dan membuka kesempatan lebih luas kepada pihak swasta. Hal itu dimaksudkan agar sektor swasta juga bisa memberikan kontribusi kepada penguatan pertumbuhan ekonomi.

Tetapi di sisi lain, menteri Rini juatru menyebut pemerintah justru telah membeli izin pembangunan jalan tol di Jawa kepada ada pihak swasta, tapi pelaksanaannya mangkrak selama 20 tahun.

Mana yang benar? Yang jelas, kebijakan memberikan pekerjaan infrastruktur dan konstruksi hanya kepada BUMN terbukti kontraproduktif bagi sektor swasta yang seharusnya juga ikut berkembang, bukannya seolah menjadi ‘tumbal’. Terlebih penyerapan tenaga kerja di proyek-proyek infrastruktur ternyata tidak banyak memberikan pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja secara nasional.

Walaupun pihak BUMN berkilah bahwa telah memberikan juga jatah pekerjaan kepada swasta, tapi alangkah baiknya seandainya langkah joint operation antara swasta dan BUMN dilakukan. Daripada menyebutkan bahwa hanya 2-3 persen saja kontraktor swasta yang sanggup melaksanakan pekerjaan infrastruktur di atas Rp100 miliar.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

Opini Bapak Christianto Wibisono terkait artikel di atas:

Mental Kompeni Vs Spirit Indonesia Inc (Bagian-1)

Sejak 1980 PDBI  selalu mensosialisasikan ide pemberdayaan Indonesia Inc mengacu kepada Japan Inc, Korea Inc, dan 4 macan Asia timur. Kata kuncinya adalah harmoni sinergi kekuatan birokrasi pengambil putusan di Jepang (MITI),  dan yang setara di Asia Timur dengan kekuatan enterpreneur swasta serta diberi peluang dan fasilitas luar biasa. Termasuk yang berbentuk semi BUMN seperti Posco di Korea, di mana Presiden Park Chung Hee memberi mandat kepada Jendral Park Tae Joon untuk membangun POSCO, dengan instruksi harus jadi top 5 pabrik baja dunia. Waktu itu Korea diperingatkan oleh World Bank ihwal kebutuhan proteksi luarbiasa. Presiden Park Chung Hee menginstruksikan, memimpin BUMN harus sama dengan memimpin perang tapi yang harus dimenangkan adalah pangsa pasar.

Nah di Indonesia, dengan beribu maaf kepada para birokrat dan korporat, mental yang menguasai BUMN Indonesia masih terbajak oleh “Kompeni Ku Klux Klan” yaitu perselingkuhan antara kriminal, koruptor dan “kudeta (pelaku)” yang maunya untung besar, kaya besar, mengeksploitasi “negara” untuk keuntungan partisan-sektarian yang dilakukan oleh rezim silih berganti, tapi intinya sama mengeskpoitasi kekayaan negara untuk kepentingan rezim berkuasa.

Setiap rezim membenarkan monopoli ala Kompeni Ku Klux KLan itu. Yang kiri (Bung Karno Sosialisme) tentu dengan  bendera Sosialisme Ekonomi Terpimpin. Tapi hasilnya adalah krismon 1965, ketika rupiah harus di sanering drastis ketiga kalinya. Tahun 1950 rupiah digunting oleh Syafrudin Prawiranegara (Masyumi), kemudian pada 1959 Juanda dan Notohamiprojo (keduanya teknokrat professional, tidak berpartai) tapi harus menembak gajah Rp1.000 cuma jadi Rp100, dan macan Rp500  jadi Rp50, serta menyita deposito di atas Rp25.000 dengan obligasi paksa 1959. Maka, pada 1965 ketika Sumarno (ayahanda Menteri Rini) dan Jusuf Muda Dalam mengganti Rp1.000 uang lama dengan Rp1 uang baru, dalam tempo tiga bulan sejak 13 Desember 1965, Bung Karno harus mengeluarkan Supersemar 11 maret 1966, karena situasi ekonomi terpuruk total.

Nah, rezim kanan Soeharto awalnya juga idealis dan muluk, seperti membuka PMA-PMDN besar-besaran. Tapi karena kemudian dimonopoli dan di jadikan rezim penumpukan kuasa monopolistik, maka berguguran satu persatu. Mulai dari Pertamina di bawah Ibnu Sutowo selama hampir 20 tahun (1957-1976), nyaris bangkrut mewariskan utang 10 miliar dolar AS. Lalu Bea Cukai harus dikontrakkan kepada SGS pada 1985 selama 10 tahun.

Orde Baru juga melakukan 5 kali devaluasi 1970,1971, 1978 oleh Ali Wardhana (pakar Berkeley mafia, Menkeu terlama 15 tahun), serta 1983 dan 1986 oleh Radius Prawiro, ekonom Rotterdam. Semuanya membuktikan bahwa rezim politik Indonesia baik Sukarno maupun Soeharto akan keok di bawah Kompeni Ku Klux Klan. Tidak jelas lagi siapa pejabat, siapa enterpreneur, siapa koruptor, siapa kriminal, karena campur aduk jadi satu tidak pernah dituntaskan. Kedua presiden itu sebetulnya menurut MPRS 1966 dan MPR 1998 harus diadili mis-manajemen dan skandal KKN nya, tapi bangsa ini menyapu di bawah karpet.

Hingga sekarang tidak jelas bagaimana pertanggungan jawab kedua rezim itu selain mewariskan utang kepada presiden yang sekarang yang harus memulai dengan kondisi yang memang tidak sehat dan tidak kuat.

Jadi sekarang ini kalau dalam sidang kabinet dipasang anatomi biopolitik, laporan kesehatan ekonomi Indonesia itu semua bagus. Ibarat pasien, kolesterol, tekanan darah,  denjut jantung, protein, karbon, semua sehat OK prima, tapi kok loyo seolah impoten tidak bisa tumbuh 7 persen. Istilah Biopolitik itu dan gambaran anatomi manusia sudah menjadi seperti baku untuk sidang kabinet. (pso)