Berikut adalah artikel online “Mempertanyakan ‘Zakat Profesi” yang ditulis oleh Kanedi 2 di portal Watyutink tertanggal 9 Februari 2018. 

Sumber Foto: twitter.com

Anda sudah mengenal Zakat Profesi? Jenis zakat ini tengah menjadi perbincangan seiring dengan munculnya niat pemerintah, melalui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, akan memberlakukan zakat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim sebesar 2,5 persen yang dipotong dari gaji setiap bulannya. Meski masih menjadi polemik, namun pemerintah mengaku tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pungutan zakat ini.

Zakat profesi merupakan persoalan fiqh kontemporer. Zaman Nabi Muhammad Saw dan para Sahabat tidak dikenal zakat jenis ini. Namun karena hukum Fiqh bersifat dinamis menyesuaikan dengan kondisi dan zaman, maka muncullah zakat jenis ini dengan meng-qiyas-kan (dianalogikan) pada hukum zakat yang lain, yakni zakat pertanian dan zakat harta (simpanan kekayaan), berdasarkan dalil-dalil yang terikat atasnya. Pencetus zakat profesi ini adalah Syeikh Yusuf Al-Qardhawi melalui disertasinya, “Fiqh Al-Zakah”.  Zakat profesi ini sifatnya ‘khilafiyah’ (debatable).

Meski zakat sifatnya wajib, sejatinya zakat profesi ini hanya diberlakukan bagi seorang muslim yang memiliki penghasilan yang sudah mencapai nishab (batas) penghasilan per tahun. Bila tidak, dia tidak wajib membayar zakat.

Zakat profesi–jika ditunaikan/dibayarkan setahun sekali, maka di-qiyas-kan dengan zakat harta, yang nishabnya adalah jika pendapatan bersih satu tahun lebih dari senilai 85 gram emas (sesuai harga emas saat dikeluarkan zakat profesi tersebut) dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5 persen setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Sedangkan, jika dikeluarkan saat menerima pendapatan–seperti yang diwacanakan oleh Menag, maka dianalogikan pada zakat pertanian. Besar nisabnya adalah senilai 5 “wasq”  hasil pertanian atau setara dengan kurang lebih 652,8 kg beras, Zakat yang dikeluarkan 2,5 persen tanpa terlebih dulu dipotong kebutuhan pokok.

Nah, jika kemudian negara memotong gaji seluruh PNS muslim tanpa pandang bulu (tanpa perhitungan nishab), bukankah itu penyelewengan terhadap hukum zakat dan melakukan tindakan dzalim terhadap PNS yang beragama Islam?

Zakat, idealnya (sesuai Syariah) memang ditarik oleh pemerintah dari orang-orang yang wajib zakat. Tetapi, jika zakat itu langsung dipotong dari gaji hanya dari PNS muslim saja, berarti ada 2 beban sekaligus bagi PNS muslim: pajak dan zakat. Bukankah ini perlakuan yang tidak adil oleh negara?

Terhadap polemik itu, Menag kemudian berargumen bahwa tidak ada kewajiban bagi PNS muslim untuk berzakat yang dipotongkan dari gaji, dan pemerintah hanya akan memfasilitasi PNS untuk menunaikan zakat sebagai ajaran agamanya. Tapi kenapa baru sekarang dilaksanakan? Kalau hanya sebatas imbauan, kenapa sampai perlu diatur dalam Perpres?

Lantas bagaimana penyalurannya, apakah sesuai dengan kriteria (8 ashnaf) penerima zakat sesuai Syariah? Siapa yang akan mengawasi?

Publik layak bertanya-tanya mengapa pemerintah begitu ‘kalap’ mengumpulkan dana. Apalagi pemerintah saat ini membutuhkan dana besar untuk menjalankan proyek infrastruktur. Pun tengah terbelit jatuh tempo utang yang harus dibayar pada 2018-2019 sebesar Rp810 triliun. Wajar jika publik curiga, jangan-jangan zakat ini digunakan untuk kedua hal tersebut. Sebab Dana Haji pun sudah dipakai, meskipun hanya mengambil nilai manfaat dari investasi sukuk.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

Opini Bapak Christianto Wibisono terkait artikel di atas:

Tuhan Infiniti Zero vs Gelombang Soejatmoko

Antara 1980-1987, Soedjatmoko menjabat Rektor United Nations University, membahas grand theory tiga gelombang peradaban manusia oleh Alvin Toffler. Manusia hidup di gelombang pertanian puluhan ribu tahun, dan baru pada 2500 tahun terakhir–sejak James Watt menemukan mesin uap, manusia mengalami gelombang kedua industrialisasi melalui Revolusi Industri 1.0. Setelah itu pada perempat terakhir abad 20 manusia memasuki Gelombang Ketiga era teknologi informasi. Soedjatmoko wafat 1989, setelah menyaksikan tank Tiananmen melindas mahasiswa pada Juni 1989.

Tahun 2005 kolumnis Thomas Friedman menulis di The New York Times bahwa dalam perkembangan peradaban, khususnya agama, timbul mazhab kronologis dengan menempatkan Yahudi sebagai agama versi God 1.0. Konsekuensi logisnya, Katolik/ Kristen menjadi God 2.0, dan Islam menjadi God 3.0.

Pandangan simplistis dari Tom Friedman tentu menimbulkan reaksi; di mana posisi Hindu dan Budha? Kriteria Tom itu jelas hanya terpaku pada agama samawi (Abrahamic). Hindu bisa mengklaim sebagai God 0.0, kemudian ada Budha–sebelum Katolik dan setelah Islam, gereja mengalami Reformasi 1517 yang dahsyat yang bisa dianggap God 4.0. Sementara itu di kalangan ekonom, terutama Mazhab Davos, muncul analisis tentang transformasi manusia dan industri dalam 4 tahap. Setelah James Watt (RI 1.0), Thomas Edison (RI 2.0), dan IT akhir abad 20 (era RI 3.0),  sekarang menuju Artificial Intelligens ( AI) atau RI 4.0.

Nah, kalau kembali ke basis gelombang peradaban manusia, maka pada era pertanian, agama masih dominan. Pada era industrialisasi diperlukan state and corporte governance, untuk mengelola aset fisik dan tangible (teraba). Maka elite birokrasi dan korporasi mendominasi era gelombang kedua itu. Sedang Gelombang ketiga, dengan IT yang semakin canggih, sudah memasuki RI 4.0. Maka super empoweredindividual bisa melejit seperti Steve Jobs, Jack Ma, Jeff Bezos, dan Nadiem Makarim.

Maka teologi juga harus berubah. Teologi kuno God 1.0 sampai 3.0 adalah teologi gelombang pertanian yang ketinggalan zaman. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh agama samawi kuno, termasuk Hindu-Budha. Tuhan seharusnya bebas dari monopoli “agama 1.0-3.0”. Tuhan adalah Infinite Zero sudah mendahului zaman dan akan memimpin zaman masa depan kapanpun.

Manusia yang harus mengakui keterbatasan, dan menerima perkembangan zaman secara kreatif. Jangan terjebak dalam mazhab teologi primitif dengan perang fisik habis-habisan ala Kabilisme (perang saudara Kabil membunuh Habil). Manusia harus lepas dari Tuhan mazhab gelombang 1.2.3, menuju manusia yang mengakui bahwa Tuhan itu Infinite Zero, Alpha dan Omega secara konkret, bukan pula slogan. Maka, kebijakan pemerintah yang mengurusi zakat dan segala macam ritual agama “kuno”, jelas tidak akan kompatibel dengan Revolusi Industri 4.0 dan 4 Gelombang Peradaban Manusia yang bertransformasi permanen.

Kalau kita masih debat di urusan teologia manusia gelombang 1.0, maka Republik Indonesia akan ketinggalan dari dunia yang menuju Gelombang 4.0 peradaban manusia, dimana Meritokrasi adalah kata kunci saling menghormati kinerja satu sama lain, dan membuang kebencian kabilisme (senang melihat orang susah, tapi sedih melihat orang sukses, karena benci, iri, cemburu, dengki Kabilisme). Jadi urusan zakat ini harus dilihat dari perpekstif cendekiawan puncak Soejatmoko. Soejatmoko sebetulnya layak jadi Dirjen UNESCO, tapi dia gagal karena tidak direstui Orde Baru, dan hanya bisa menduduki kursi Rektor United Nations University. (cmk)