Berikut adalah artikel online “Menyoal Putusan MK” yang ditulis oleh Tim Redaksi Watyutink tertanggal 12 Februari 2018. 

Sumber foto: Jawapos.com

Menyoal Putusan MK

Perseteruan KPK dengan Pansus Hak Angket KPK sepertinya akan kembali berlanjut. Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan menolak permohonan uji materi yang diajukan KPK terhadap Hak Angket KPK. MK menyatakan bahwa KPK merupakan bagian dari eksekutif, sehingga bisa menjadi objek hak angket. Bahkan MK menyatakan Pansus Hak Angket KPK yang dibentuk adalah sah.

Di satu sisi, putusan MK ini seolah menjawab keraguan publik atas legalitas Pansus Hak Angket yang selama ini menjadi perdebatan. Tetapi di sisi lain, putusan MK itu bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya. Putusan yang dimaksud adalah putusan atas perkara nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37-39/PUU-VIII/2010, dan Nomor 5/PUU-IX/2011. Keempat putusan itu menegaskan, KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Putusan MK yang baru diketok itu langsung menimbulkan reaksi negatif. Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan, putusan MK terkait hak angket DPR terhadap KPK akan menjadi preseden buruk. Bahkan Mantan Ketua MK Mahfud MD angkat bicara dan menyatakansifat dari putusan MK adalah final dan mengikat.

Kabarnya, sebelum putusan ini dibacakan. Ketua KPK Busyron Muqoddas bersama YLBHI dan NGO hukum lainnya pernah mendatangi MK guna mencabut gugatannya, meski saat itu proses persidangan di MK telah masuk pada tahap penyerahan kesimpulan.

Pertimbangan yang mendasari mereka mencabut gugatan karena pengakuan Ketua MK Arief Hidayat soal pertemuannya dengan Ketua Komisi III (saat itu) Bambang Soesatyo. Pertemuan itu membahas rencana uji kelayakan dan kepatutan calon hakim MK di DPR. Selain itu, adanya pemberitaan di beberapa media massa yang menyebut dugaan lobi-lobi antara Arief dengan sejumlah fraksi agar Arief kembali terpilih sebagai hakim konstitusi dengan janji akan menolak permohonan uji materi hak angket KPK.

Sepertinya kabar itulah yang membuat sembilan hakim MK terbelah saat mengeluarkan putusan. Ini terlihat dari empat hakim yang menyatakan disssenting opinion (pendapat berbeda) atas putusan itu.

Yang menjadi tanya, kenapa bisa pemikiran berbasis keilmuan para hakim konstitusi itu berbeda, padahal buku yang dibaca dan guru mereka sama? Selain itu, bukankah putusan berbeda atas objek yang sama akan menurunkan marwah MK di mata publik? Apakah itu tidak menjadi pertimbangan para hakim MK?

Wajar kalau publik curiga, selain putusan ini bertentangan dengan putusan sebelumnya, ada juga keraguan terhadap kredibilitas Ketua MK Arief Hidayat yang telah dua kali dinyatakan melanggar etik.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

Opini Bapak Christianto Wibisono terkait artikel di atas:

Etika Moral Sistem Amburadul Semua (MK, KPK jadi Parpol?)

Etika merupakan prinsip yang lebih “tinggi” dari “hukum”, karena menyangkut baik atau buruk, sedang hukum mencari pasal yang dilanggar. Salah atau tidak, etika dan moral itu terasa dalam masyarakat yang tidak perlu menunggu proses peradilan hukum berjalan, tapi sudah merasa malu, bersalah dan mengundurkan diri dari jabatan publik. Tanpa menunggu proses pengadilan atau berlindung di balik asas praduga tak bersalah. Asas ini selalu jadi perisai untuk bersembunyi dari tuntutan moral dan etika, untuk mundur dari jabatan publik bagi pejabat yang sudah dicurigai melalukan praktik tercela KKN.

Indonesia miskin tradisi ini–kalau tidak diberhentikan atau dipecat, jarang yang mundur secara ksatria. Kalaupun mundur biasanya karena memang kalah secara politik atau dipecat, seperti menteri yang tidak diangkat lagi oleh presiden. Kesadaran untuk mengundurkan diri sangat langka dan jarang, barangkali bisa dihitung dengan jari tangan pun masih kurang.

Gubernur BI kedua, Lukman Hakim dari PNI misalnya, mengundurkan diri meski baru setahun menggantikan Gubernur pertama Syafrudin Prawiranagera (Masyumi), yang ikut pemberontakan PRRI 15 Februari 1958. Dia sangat tersinggung karena tidak diajak konsultasi sewaktu kabinet Kerja I dengan PM merangkap Menkeu Djuanda dan Menmudkeu  Notohamiprojo mengambil putusan menghapus satu angka nol, dari Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Dia mengundurkan diri setelah PP Nomor 2 tanggal 29 Agustus 1959 dikeluarkan tanpa sepengetahuannya. Ia diganti oleh Mr Sutikno Slamet (PNI), yang menjabat hanya setahun (1960). Kemudian diganti oleh Mr Soemarno (ayahanda menteri BUMN sekarang, Rini Soemarno), yang hanya menjabat 3 tahun diganti oleh Jusuf Muda Dalam (ditahan Soeharto bersama 15 Menteri kabinet karena dianggap kiri Sukarnois pada 18 Maret 1966, kemudian divonis dan dipenjara).

Kembali ke soal etika dan moral, ini sudah lama tidak terjadi di Indonesia. Mau mengundurkan diri juga takut dikira mbalelo, subversif anti pemerintah di zaman Soeharto. Baru setelah reformasi menteri mengundurkan diri untuk kampanye dan bersaing mau jadi capres. Seperti SBY menantang Megawati.

Jadi tradisi kemandirian dan prinsip moral etika, memang sudah lama lenyap sejak pejabat publik tidak mau mundur dari jabatan atau tidak pernah dipecat. Kalau salah hanya dipindahkan jadi menteri “urusan pinggiran”. Maka kita tidak pernah tahu menteri itu salah atau benar, dipecat karena apa, digeser, digusur karena apa. Orang hanya meraba raba.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi (MK) yang berperan bisa menentukan elite puncak tingkat  nasional, maka etika dan moral itu tentu sangat utama. Kalau anggota MK adalah hakim yang tidak bermoral etika, maka celakalah bangsa ini, nation state modern diperintah oleh orang yang tidak paham conflict of interest atau moral ethics of good clean clear goverment.

Memang menyedihkan baik MK maupun KPK bisa menjadi sarang “politisi”, yang merebut posisi MK atau KPK untuk bermain politik dan berambisi jadi presiden. MK Jerman, misalnya, bingung melihat yang berkuasa di MK Indonesia kok hakim berlatar belakang politisi, yang menyimpan ambisi jadi presiden. Sebab ia dalam posisi hakim MK bisa menentukan nasib seorang capres atau seorang petahana dalam proses impeachment, yang memerlukan independensi, imparsial dan begawan, ayatollah bijaksana yang di atas politik partisan. Kita ini memang mau aneh sendiri bikin lembaga MK seolah meniru Jerman, tapi Jerman bingung, MK kok penuh hakim politik. Apa tidak gendeng?  Begitu juga KPK bisa saja dibajak oleh orang berambisi capres, seperti riwayat terbongkarnya kasus AS dan sekjen PDIP HK bahwa AS berambisi jadi wapres melalui operasi KPK terhadap lawan politik.

Di Indonesia ini, teorinya orang jadi bupati, gubernur, presiden mesti lewat partai politik. Ternyata selain parpol resmi besar maupun gurem, ada juga lembaga independen seperti MK dan KPK yang berfungsi  jadi parpol untuk ambisi capres. Karena itu, jika sekarang ini heboh MK memutuskan KPK itu eksekutif atau tidak, pasti ada vested interest dari MK untuk mengambil putusan yang menguntungkan posisi para hakim MK atau “ketua”nya yang punya agenda dan ambisi karier politik lain. Kalau sudah amburadul ini, benar kata MK Jerman: MK  ya MK titik. Kalau MK main politik, KPK main politik, bubarkan saja negara yang menganut sistem amburadul ini. (cmk)