Berikut adalah artikel online “Orang Sakit Tidak Kenal Defisit!” yang ditulis oleh Pril Huseno di portal Watyutink tertanggal 25 November 2017.

Sumber foto: watyutink.com

Setelah dikabarkan mengalami defisit Rp9 triliun seperti disitir oleh Menkeu Sri Mulyani, BPJS kesehatan saat ini dikeluhkan oleh 164 rumah sakit (RS) di Ibu Kota dan daerah. Pengelola RS mengeluhkan klaim pembayaran yang tersendat dari  BPJS. totalnya mencapai Rp3 triliun. RS harus menalangi aneka biaya perawatan dan pengobatan, padahal RS juga masih harus menanggung biaya operasional rutinnya seperti listrik, gaji karyawan dan dokter, serta biaya perawatan gedung.

Keluhan itu tentu menyedihkan. Pelayanan RS bisa macet gara-gara ketiadaan dana untuk operasional RS, biaya obat, dokter, alkes dan biaya lain. Jika pelayanan RS tidak optimal gegara sejumlah masalah itu, RS pula yang disalahkan. Siapa juga yang menderita kerugian? Ya pasien.

Berita teranyar, BPJS kesehatan berencana menerapkan cost sharing kepada keluarga pasien untuk ikut menanggung biaya pengobatan penyakit-penyakit lama dan berbiaya tinggi (katastropik) seperti jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hati, thalassemia, leukemia dan hemophilia. Mengapa malah jadi memberatkan pasien? Lalu apa arti iuran bulanan?

Mengapa sampai demikian besar tunggakan BPJS kepada RS? Untuk RS Persahabatan Jakarta saja, tunggakan BPJS Kesehatan mencapai Rp39,2 miliar plus Rp87,4 miliar tagihan yang belum diverifikasi. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Kemenkes dan Kemenkeu ihwal pencairan tagihan tersebut. Apa sih masalahnya? Jangan-jangan, urusan birokrasi yang (lagi-lagi) bertele-tele menjadi penyebab.

Hasil rapat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan kementerian terkait, ada solusi mengatasi masalah BPJS Kesehatan, yakni dengan pelibatan dana pemda, dan pelibatan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengcover penyakit-penyakit akibat kerja. Ada pula suntikan dana dari bagi hasil cukai tembakau yang pada 2018 akan dinaikkan 10,4 persen. Pun akan ada efisiensi operasional BPJS, dan suntikan dana tambahan ke BPJS. Tetapi belum ada satupun konfirmasi perihal solusi tersebut. Kapan hasil rapat itu akan terealisasi?

Urusan pelayanan kesehatan, sebagaimana amanat UU Kesehatan, mempunyai satu benang merah bahwa kesehatan adalah hak asasi setiap warga negara. Kenyataannya, masyarakat pembayar BPJS Kesehatan hanya disuguhi keluhan pemerintah yang mengaku defisit. Padahal pihak RS pun “berteriak” karena klaim tagihannya selalu ditunda-tunda. Kemana saja alokasi iuran bulanan yang aturan pembayarannya kian ketat itu, bahkan ada skema denda bagi penunggak?

Hasil rapat di pemerintah memunculkan banyak solusi mengatasi defisit BPJS. Tetapi kini malah muncul ide “canggih” untuk membebankan lagi biaya penyakit katastropik ke keluarga pasien. Jelas ini menunjukkan kemalasan berpikir, sekaligus menindas masyarakat yang kini daya belinya kian lemah.

Padahal masyarakat waras dan bisa berpikir sehat punya solusi jitu: naikkan lagi saja dana bagi hasil cukai tembakau untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Otomatis produsen bakal menaikkan harga rokok. Sekali tepuk, dua target pun terpenuhi: defisit BPJS Kesehatan tertanggulangi, jumlah perokok bakal turun.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

Opini Bapak Christianto Wibisono terkait artikel di atas:

Efisienkan BPJS Kesehatan

Ilmu kedokteran mahal, kecuali di negara-negara sosialis seperti Kuba dan Korea Utara. Logikanya BPJS itu yang sakit minim sedang premi masif. Nah kalau premi  kurang cakupan, sedangkan klaim banyak maka ini bangsa yang sakit melebihi yang sehat.

Usul saya dokter diperbanyak, jangan memproteksi spesialis hingga antri buat appointment berbulan-bulan. Orang bisa mati duluan sebelum diterapi oleh ahlinya.

Jadi kata kuncinya jangan ada “malingering”, orang pura-pura sakit atau hypochondria rawan rasa sakit meski tidak sakit.

BPJS sendiri memang harus efisien. Lee Kuan Yew pernah marah karena istrinya kurang cepat ditangani di Rumah Sakit di  London. Olehnya langsung dibawa pulang ke Singapura, dan sempat hidup beberapa tahun lagi. Dia mengkritik Inggris karena tidak profesional dalam asuransi kesehatan nasionalnya. (pso)

SHARE ON