Berikut ini hasil kajian Geopolitik PDBI bertema ANATOMI KINERJA 7 PRESIDEN RI, PDBI akan memberikan Catatan Kinerja kepada 7 Presiden RI untuk mengutamakan kinerja positif mereka serta menguraikan kelemahan kekeliruan mereka agar tidak terulang kesalahan tersebut:

  1. Presiden Sukarno layak dapat Nobel Peace Prize karena mencapai persetujuan damai dengan Belanda dalam sengketa Irian Barat menghindari peperangan yang sudah mulai meletup 15 Januari 1962 dengan tenggelamnya kapal berpenumpan Deputy KSAL Laksamana Muda Josaphat Sudarso berbuntut perantian KSAU Laksamana Suryadara dengan Laksamana Muda Udara Omar Dani. Persetujuan New York ditandatangani 17 Agustus 1962 dan Bung Karno layak dapat hadiah Nobel. Sayang, Presiden Kennedy tertembak pada tahun 1963 dan Bung Karno meluncurkan konfrontasi dengan Malaysia yang berekor Indonesia keluar dari PBB di tahun 1965 dan masuk kembali pada tahun 1966 karena memang tidak mungkin mengisolasi diri sendiri.
  2. Presiden Soeharto layak dapat Nobel karena sebagai Ketua GNB berani menerima sowan PM Israel Yitshak Rabin yang datang tanpa pengawalan dari bandara Halim ke Istana Cendana, ingin mendapat jasa baik Ketua GNB dalam persetujuan perdamaian Israel Palestina. Rabin juga sowan ketika Presien Soeharto berpidato di PBB New York. Sangat disayangkan bahwa prakarsa itu tidak dituntaskan misalnya dengan Bali sebagai tuan rumah yang kemudian diambil oleh Oslo dan Persetujuan Oslo akan memperolah Hadiah Nobel 1994 bagi Rabin, Arafat dan Peres.
  3. Presiden Habibie menyelenggarakan referendum, plebisit di Timtir 1999 sayang dicederai dengan The Rape of Dilli yang mengakibatkan DK PBB mengirim pasukan multinasional PBB untuk mengawal transisi kemerdekaan Timtim sehingga Hadiah Nobel batal hinggap ke Presiden ke-3 RI yang membebaskan tahanan politik dan memulikian kebebasan pers lagi,
  4. Presiden Gus Dur dengan prakarsa komunikasi dan kerjasama dengan Simon Peres Foundation berpotensi menjadi penengah Israel Palestina yang andal, sayang masa administratifnya hanya 21 bulan (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001) meski padat prakarsa rekonsiliasi dengan Aceh Papua dan warga keturunan Tionghoa yang menjadi korban kambing hitam tragedi politik penjarahan Mei 1998.
  5. Presiden Megawati tetap sesuai jadwal berkunjung ke Washington DC sebagai Presiden kedua setelah Presiden Perancis Jacques Chirac pasca serangan teror 11 September 2001. Meski ditantang oleh oposisi dari Ketua MPR dan Wapres waktu itu, Presiden Megawati tetap melanjutkan jadwal KTT dengan Presiden AS ke-43 George W. Bush didamping suami Taufiq Kiemas menolak tekanan politik domestik anti kunjungan.
  6. Presiden SBY ibarat pemain yang di-seeded untuk menerima Nobel 2006 atas Perjanjian Helsinki RI yang berisi perdamaian Aceh. Namun, 3 minggu dan seminggu sebelum pengumuman, SBY melakukan langkah partisan non-humanis, yaitu mengeksekusi Tibo dan membebaskan Polycarpus dalam perkara terbunuhnya Munir. Tindakan SBY ini menyebabkan hadiah Nobel melayang ke Mohamad Junus dari Grameen Bank.
  7. Presiden ke-7 Jokowi sangat aktif dengan pelbagai prakarsa rekonsiliasi domestik, regional maupun global, terakhir mengundang dubes 2 Korea yang menawarkan Indonesia sebagai host KTT 2 Korea dan Presiden Trump untuk menuntaskan perang Korea yang telah berlangsung 65 tahun. Namun belum ada rencana penandatanganan perjanjian damai permanen, hanya gencatan senjata saja.

Kinerja positif itu kita tekankan, sedang kendala langkah negatif seyogyanya menjadi catatan agar tidak terulang lagi merugikan diri sendiri.Langkah keluar dari PBB, Bank Dunia dan IMF oleh Bung Karno tahun 1965 adalah keliru. Ketidak mampuan Presiden Soeharto mengurangi KKN telah mengulangi keterpurukan ekonomi era Bung Karno sehingga harus lengser pada tanggal 21 Mei 1998. Pembakaran Dilli pasca referendum juga suatu hak tidak terpuji di era Habibie, tapi secara sportif Habibie mengundurkan diri ketika laporan pertanggungan jawabnya ditolak MPR hasil pemilu 1999. Manuver Poros Tengah Amien Rais dan Gus Dur juga kurang terpuji karena mengingkari hak partai politik peraih kursi terbanyak–disisihkan karena politik identitas agama gender. Presiden ke-5, Megawati, hanya memerintah 3 tahun 3 bulan dan kinerjanya tidak memberinya mandat untuk periode ke-2. Presiden ke-6, SBY, dinilai penganut statusquo yang kurang optimal melaksanakan mandat konstitusi sebagai presiden terpilih langsung bukan oleh koalisi parlementer, tapi dalam praktek sangat mengakomodasi realitas politik koalisi partisan status quo.

Presiden ke-7, Jokowi, bermanuver lincah menghadapi koalisi politik partisan dan fakta bahwa ia bukan ketum atau penguasa “the ruling party”. Situasi kohabitasi presidensial parlementer ini mengakibatkan kurangnya kinerja nation state Indonesia sebagai salah satu kendala utama yang dirasakan oleh Presiden ke-7 dan siapapun yang akan jadi presiden selanjutnya. Seyogyanya, sistim presidensial diperkuan dengan sistim dwipartai mengurangi inefisiensi multi partai gurem yang tidak efisien dan bahkan jadi il liberal bila terbajak oleh primordialisme politiik identitas berbasis SARA yg bahkan berpotensi destruktif terhadap eksistensi nation state Indonesia.

Dalam semangat rekonsiliasi dan demokrasi beradab PDBI ingin memberikan Penghargaan kepada Petahana yang mengalami “kekalahan” dalam menyelenggarakan pemilur yang fair:

  1. PM Burhanudin Harahap PM petahana tapi partainya Masyumi hanya no2 kalah dari PNI
  2. Presiden Habibie mundur karena pertanggngan jawab ditolak MPR hasil pemilu 1999
  3. Presiden Megawati petahana presiden tapi kalah dalam pemilu presiden langsung 2004
  4. Presiden SBY yang partainya juga tidak menjadi pemenang pertama pada pemilu 2014
  5. Gubernur Fauzi Bowo, petahana kalah oleh penantang Jokowi A Hok 2012
  6. Gubernur Basuki Tjahaya Purnama, petahana kalah oleh penantang Anies Sandi’2017
  7. Presiden Jokowi menerima kekalahan petahana rekan koalisi A Hok Djarot 2017

Semua hal dan kinerja positif maupun negatif itu hendaknya kira renungkan dengan bijak agar bangsa ini maju terus ke depan mewujudkan kepercayaan banyak lembaga think-tank global bahwa Indonesia bakal masuk 5-10 besar kekuatan dunia. Suatu transformasi dari sekadar no.4 dalam kuantitas demografi, tapi benar-benar no.4 dalam kualitas pada Seabad Indonesia 2045.

###

Jakarta, 4 Mei 2018

Christianto Wibisono

Founder PDBI