Siaran Pers Ketua Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) Christianto Wibisono.

SELAMAT PRESIDEN KE-7 DAN MASYARAKAT INDONESIA JADI 10 BESAR PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK DUNIA/IMF

Hari ini Minggu 29 April 2018 atau 72 tahun setelah Senin 29 April 1946 ketika Presiden Sukarno dan Menkeu Ir. Surachman menandatangani UU no. 4 tahun 1946 tentang Pinjaman Nasional seribu juta gulden (waktu itu rupiah masih ditulis dengan f, florins, gulden. Mengharukan dan membanggakan bahwa masyarakat kelas menengah dan umum bergotong royong dari Jawa f 318 juta dan dari Sumatra f 208 juta. Partai Masyumi membeli f 60.000.

Rakyat Indonesia adalah basis eksistensi Pemerintah dan elite Indonesia yang telah sering menjadi korban sekaligus asset yang diandalkan Pemerintah dalam mengendalikan ekonomi ke trajektori yang tepat. Pada hari bersejarah 29 April 2018 ini PDBI ingin mengajak elite Indonesia untuk merenung dan bertindak memberdayakan dan memanfaatkan momentum einmalig berupa peluang Keputusan Sidang Bank Dunia/IMF (BD/IMF) di Washington 21 April 2018 yang menugaskan Sidang BD/IMF di Bali Oktober 2018 untuk memasuki Review XV, perubahan arsitektur pemegang saham BD/IMF. Menuntaskan Review XIV 2010 yang berakhir tahun ini dengan posisi RI di peringkat 22. Peluang ini merupakan “anugerah Tuhan” karena harus merupakan putusan pemegang saham pengendali yang masih mencerminkan struktur BD/IMF zaman OLD saat berdiri 1944. Peluang RI sebagai tuanrumah Sidang BD/IMF bukan sekedar hajatan EO, tapi substansi strategis yang dituntaskan merupakan peluang bagi RI untuk naik kelas jadi 10 besar pemegang saham BD/IMF.

Mengacu pada sejarah Pinjaman Nasional 1946 dan ko insidensi sejarah tanggal 29 April 2018, PDBI mengusulkan Pemerintah mengeluarkan Obligasi Penyertaan Saham RI di Bank Dunia/IMF untuk memenuhi setoran quota saham sekitar US$ 4 milyar. Kesempatan membeli Obligasi RI/BD/IMF (RBI) terbuka bagi seluruh warga pembayar pajak Indonesia. perorangan maupun badan hukum, perseroan terbatas termasuk partai politik.

Dua presiden Indonesia jatuh karena keterpurukan ekonomi baik rezim Sosialis Etatis Orde Lama maupun rezim kanan junta Orde Baru. Orla karena 3 kali sanering (1950 gunting Syafrudin dari Masyumi 1959 uang pecahan Rp. 1000 seri gajah dan Rp. 500 seri macan, ditembak mati nolnya menjadi Rp. 100 dan Rp. 50 oleh Menkeu Djuanda dan Menmudkeu Notohamiprojo), Gubernur BI Lukman Hakim (PNI) mengundurkan diri karena tidak diajak memutuskan sanering 90% itu . Sanering ketiga 13 Des 1965 yang mengganti Rp. 1.000 uang lama dengan Rp. 1 uang baru memicu Supersemar 11 Maret 1966 membuka jalan bagi presiden kedua Soeharto.

Orba 32 tahun berkuasa dan 5 kali devaluasi 1970 – Rp. 250 ; 1971 Rp. 378ke 415 tahun 1978 dari 415-ke 625 , 1983 dari Rp 702,50 ke Rp 970 . serta 1986dari Rp.1.134 ke Rp. 1.644 terus terpuruk ke 17.000 Januari 1998 maka Soeharto lengser 21 Mei 1998.

Bung Karno membawa RI masuk keluar PBB ang ke 60 pada 28 Sep 1950, keluar karena protes Malaysia jadi anggota tidak tetap DK PBB pada 20 Januari 1965 dan keluar dari BD/IMF 17 Agustus.