Berikut adalah artikel online “RKUHP Penghinaan terhadap Presiden: Kado di Tahun Politik” yang ditulis oleh Siswanto Cemonk di portal Watyutink tertanggal 11 Februari 2018. 

Sumber Foto: twitter.com

Sumber Foto: twitter.com

Isu pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) kembali muncul dan menimbulkan polemik di masyarakat. Padahal sebelumnya Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 031-002/PUU-IV/2006 pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). MK menilai Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsirnya yang amat rentan manipulasi.

Isu RKUHP tersebut langsung menuai reaksi pedas. Direktur Pelaksana Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR) Erasmus Napitupulu menilai, munculnya pasal penghinaan terhadap presiden dalam RKUHP merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.

Penerapan Pasal 134 KUHP pernah menimpa aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Monang Johannes Tambunan. Ucapan Monang dianggap merendahkan nama baik presiden saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu Monang berorasi sebagai wujud kekecewaannya terhadap kinerja program 100 hari SBY yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat.

Di sisi lain, mencuatnya isu kembalinya pasal tersebut mengingatkan kita akan masa Orba. Bahkan kalau mau lebih jauh lagi, hadirnya pasal itu mengembalikan kita pada masa kerajaan. Dimana seorang raja memilki hak imunitas terhadap kritik atau pun penghinaan. Jika begitu, muncul pertanyaan menggelitik, apakah pasal ini akan digunakan untuk memberangus kritik masyarakat khususnya lawan-lawan politik terhadap kinerja pemerintah? Wajar kalau pertanyaan ini muncul, mengingat pasal ini kembali dihidupkan di tahun politik.

Lantas, akankah pasal ini mengebiri kebebasan berekspresi yang sudah diatur dan dijamin oleh undang-undang? Jika dilihat dari KBBI, menghina adalah perbuatan merendahkan seseorang. Akan tetapi, apakah ada ukuran yang pasti dalam penghinaan? Seperti contoh kasus terkini: Apakah yang dilakukan Zaadit Taqwa dengan memberikan kartu kuning pada presiden merupakan bentuk penghinaan? Sebelumnya juga ada ucapan yang disampaikan oleh salah satu presenter televisi dengan mendoakan presiden agar tidak kurus, apakah itu juga merupakan bentuk penghinaan?

Terlebih lagi, RKUHP tersebut yang sedang dibahas DPR bertentangan dengan putusan MK. Mestinya setiap produk perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan putusan MK. Putusan itu bersifat final dan mengikat. Kalau ingin menjaga kewibawaan presiden, mengapa harus mengeluarkan UU dengan mengesampingkan putusan MK? Kewibawaan presiden datang dari kebijakan yang diterbitkan dan kinerjanya.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

Opini Bapak Christianto Wibisono terkait artikel di atas:

KUHP di era Orlabasi

Hukum dan perilaku manusia itu universal dan generik serta tidak bisa diatur secara kabalistik. Kecuali bila kita memang mau aneh bin ajaib sendiri, merasa jadi manusia super yang beda dari sesama insan manusia di bumi. Tahapan perkembangan hukum barangkali memang mulai dari yang masih primitif tapi sudah dikodifikasi seperti Hammurabi (1810 SM- 1750 SM, yang mengajarkan tit for tat, quid pro quo, an eye for an eye). Tapi kemudian  orang merasa kalau hukum itu diterapkan barangkali seluruh dunia akan diisi oleh mayoritas orang buta, karena matanya saling dibutakan akibat hukum an eye for an eye .

Nah, soal kudeta dan suksesi politik, segala bangsa memang pernah mengalami zaman zero sum game, penguasa pemenang kekuasaan melalui adu kuat (belum ada pemilu yang baru lahir di abad modern pasca monarki absolut Eropa). Tapi setelah itu kan ada pemahaman soal suksesi damai demokrasi melalui voting ballot bukan bullet (kudeta berdesing peluru).

Perkara penghinaan atau penistaan kepada sesama manusia tentu harus diatur juga. Termasuk hierarki kalau yang dihina itu presiden atau lambang kepala negara dan kepala pemerintahanan, tentu ada faktor pembeda dari “orang biasa, rakyat jelata”. Sepanjang sejarahnya memang bisa saja itu jadi alat politik para penguasa bermental diktatur yang ingin membungkam pengritik. Tapi sebetulnya semua orang ya harus berbudaya dan beradab waktu mengritik, jangan sampai menista berlebihan.

Penghinaan kepada presiden, wakil presiden, yang merupakan kelanjutan hukum Belanda, mungkin memang harus dilihat dari semangat kita berdemokrasi sudah matang, mantap dewasa, mapan atau masih rapuh, rawan dengan selera konspirasi fitnah model kudeta zaman Orlaba (Orde Lama, Orde Baru), yang sudah berganti ke Orde Reformasi. Kita harus jadi orang beradab yang berkemajuan, jangan terus tinggal di abad pertengahan pre-election. Kalau memang tidak mau menista sebagai alat politik, ya jangan pakai penistaan jadi senjata politik.

Orde Lama sebetulnya hanya berumur sampai tahun 1960, atau sejak Presiden Sukarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 diganti DPRGR. Dan sejak Soeharto berani menolak perintah Panglima Tertinggi Sukarno ke Halim 1 OKtober 1965, wangsit kekuasaan sudah berpindah ke Jenderal Soeharto, dari tokoh karismatik Bung Karno yang kehilangan auranya karena ekonomi memburuk (dengan jatuhnya Rupiah setelah sanering dan krisis politik karena kudeta dan kontra kudeta Untung vs Soeharto).

Orde Baru menerapkan bulan madu sejak 1966- 1974 dengan mengizinkan suratkabar Nusantara tetap terbit di tahun 1970an, meskipun Pemred-nya Mr TD Hafas diadili dengan memakai pasal penghinaan terhadap presiden tersebut. Itulah era bulan madu pers dengan Orba, yang berhenti  tahun 1974 dengan meledaknya demo kekerasan berdarah Malari. Selanjutnya sejak 1978 dilakukan pembredelan pers lagi sampai Soeharto lengser tahun 1998.

Memang sekarang membingungkan jika 20 tahun setelah Orde Reformasi, kita malah memasuki era Orlabasi (hibrida Orde Lama, Baru, Reformasi disingkat Orlabasi). Benar-benar ini menu politik basi yang seharusnya sudah dilampaui oleh elite kita dengan semangat persatuan-kesatuan dan rujuk serta rekonsiliasi nasional.

Barangkali salah satu terobosan keajaiban politik ialah bila Prabowo membezuk Ahok dan mendeklarasikan duet Prabowo-Ahok untuk Pilpres 2019. Keajaiban ini mungkin yang akan mengejutkan Anies-Gatot dan Jokowi-AHY, dalam skenario imajiner elite mumet, dengan behaviour elite kita yang sangat “pragmatis” dan mencerminkan segitiga Sam Kok. Elite yang saling berselingkuh politik era Hammurabi secara di luar akal sehat. Tidak ada teman dan kawan abadi, yang ada kepentingan egosentris masing masing. Jadi KUHP mungkin masih diperlukan selama kita masih bermental Hammurabi. (cmk)