Berikut adalah artikel online “Salah Data, Petani Sengsara” yang ditulis oleh Pril Huseno di portal Watyutink tertanggal 22 Januari 2018. 

Sumber Foto:katadata.co.id

Akhirnya terang sudah apa penyebab kisruh kenaikan harga beras dan penolakan rencana impor beras dari berbagai daerah. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa ada kesalahan perhitungan data produksi beras yang dikeluarkan Kementerian Pertanian dan beberapa Badan serta Kementerian Perdagangan (Kemendag). Hal tersebut terjadi karena tidak ada dasar perhitungan yang jelas atas data tingkat konsumsi beras nasional, sehingga terjadi saling klaim data.

Tingkat konsumsi beras di Indonesia berada pada 114 kilogram per kapita per tahun, dengan konsumsi mencapai 28 juta ton untuk 260 juta penduduk. Tapi akibat dari ketidakjelasan data tersebut, terjadi distorsi pasar dan menyebabkan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sulit mengurai kisruhnya  tata niaga beras, karena dari awal datanya salah.

Yang jelas, walau pemerintah kembali menunjuk Perum Bulog untuk mengimpor beras—karena niat Kementerian Perdagangan menunjuk PT PPI dan pihak ketiga sebagai pengimpor terganjal Inpres Nomor 5 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 48 Tahun 2016, sejumlah daerah seperti Banten, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, DIY, dan Kabupaten Magelang menyatakan daerah mereka surplus beras dan mempunyai cadangan cukup, maka menolak beras impor. Provinsi Sulawesi Selatan bahkan menyatakan siap mengirim beras ke berbagai daerah.

Mengapa bisa terjadi di era pemerintahan teknodigital seperti sekarang suatu data urgen menyangkut perberasan nasional tidak dibangun atas landasan yag sama? Bahkan, kata JK, simpang siur data itu sudah ditemui sejak 2015 lalu. Sempat ada upaya perbaikan, namun saat ini kembali terjadi kisruh.

Seperti apa koordinasi yang seharusnya dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Perekonomian untuk masalah sikronisasi data-data vital seperti beras? Atau jangan-jangan ada kepentingan terkait rente ekonomi yang bermain di balik kacaunya data perberasan nasional, sehingga ujung-ujungnya harus impor beras?

Di zaman digitec, jika masih saja terjadi kesimpangsiuran akibat kesalahan mengambil pijakan data akibat miskoordinasi, maka bisa dipastikan manajemen informasi tidak berjalan baik, bahkan mungkin tidak dibangun satu sistem yang terintegrasi antar Kementerian/Lembaga/Badan. Sebagai contoh, pada 2015 terjadinya kelambanan dalam dwelling time di pelabuhan, menurut RJ Lino adalah akibat dari lamanya izin-izin yang diterbitkan Kemendag. Apalagi 74,2 persen dari 400 ribu izin dwelling time yang diterbitkan pada tahun itu berasal dari Kementerian Perdagangan, sementara Kemendag hanya menerbitkan izin dalam bentuk hardcopy, tidak segera dibuat online system.

Bagaimana pertanggungjawaban dari kekeliruan databeras? Akibat kekeliruan data akan membuat petani semakin terjepit karena impor beras semakin menekan harga gabah di tingkat petani, apalagi harga dasar sudah dipatok oleh tengkulak.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

Opini Bapak Christianto Wibisono terkait artikel di atas:

Kembalikan BPS sebagai Induk Segala Data

Ya, orang boleh sinis terhadap statistik, tapi suka tidak suka harus ada data acuan. Pesis seperti anekdot zaman tahun 1950an. Seorang penumpang marah-marah kepada kondektur kereta api: “Bung, buat apa ini buku jadwal perjalanan kereta api kalau keretanya selalu telat tidak pernah tepat waktu?” Waktu itu yang mengurus kereta api namanya DKA (Djawatan Kereta Api). Dengan tenang sang kondektur menjawab: “Lho Pak, kalau tidak ada buku ini, bagaiamana anda tahu bahwa kereta api ini terlambat?” Sang penumpang tidak bisa menjawab.

Nah, faktor kepercayaan itulah yang sekarang ini luntur kepada semua pihak, termasuk produsen data statistik yaitu BPS. Mestinya BPS itu jadi induk, nenek moyang kiblat segala data. Jangan sampai BPS dipergoki “merekayasa” data.

Selaku pendiri PDBI, saya ingin menegaskan bahwa saya masih tetap percaya BPS sebagai pusat data statistik. Anda boleh kritik, boleh ngomel lamban dan selebor-teledor, tapi biar bagaimana harus ada “rujukan resmi” supaya Anda bisa bilang rujukan itu kurang tepat dan Anda bikin sendiri data yang menandingi BPS.

Sejak berdiri 1980, PDBI selalu memanfaatkan dan menginterpretasikan data statistik BPS secara canggih dan memberi nilai tambah. BPS berhenti dengan data makro, PDBI menelusuri lebih mikro, mendetail sehingga bisa menelusui stamboom, segala riwayat iklan orang lahir nikah mati, dikumpulkan sehingga bisa membuat stamboom dan linkages antar konglomerat dan anak cucunya. Nah, itu soal konglomerat apa dan siapa.

Soal beras ini kalau ada yang mau merekayasa sebetulnya kan “dungu” sekali. Nanti mirip Foke minta dibikinin survei yang “adem ayem” yang meramalkan “dia unggul”. Lha, perbuatan seperti itu kan “dungu sekaii”. Masak Anda datang ke dokter, “Eh dok, gua kan bayar lu, kalau nanti Anda cek up saya ada yang sakit keras, saya jangan diberi tahu, saya takut mati. Jadi kasih tes lab dan hasil cek up yang ok-ok saja”.

Jadi kemelut statistik impor beras ini, siapapun yang mau merekayasa, meng-adem ayemi diri sendiri dengan data-daya yang palsu atau bikinan, yang optimistis padahal realitasnya mungkin “kurang sukses panennya”, mereka semua akan menghadapi risiko, tenggelam oleh realitas pahit itu.

Sama dengan pemprov yang apriori anti reklamasi, sudah diingatkan oleh the New York Times 21 Desember 2017 bahwa Jakarta bakal tenggelam bila tidak ditanggulangi oleh National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dengan Giant Sea Wall Project (GSWP), termasuk reklamasi sebagai bagian dari strategi geopolitik dan geologis menyelamatkan Jakarta agar tidak tenggelam dan menciptakan sinergi Poros Maritim dengan OBOR Jalan dan Jalur Sutra Maritim Abad XXI. Sepanjang 1.000 kilometer pantura Jawa harus direklamasi untuk membangun industrial belt global.

Kita membuang waktu untuk “meragukan” data, sedang orang lain sudah memperingatkan kalau Indonesia tidak membangun “Jalur Sutera Maritim”, maka yang sudah terbangun adalah Jalur Darat Maritim dan kita akan terisolasi dari Trans Asia System, dari OBOR abad 21.  PDBI tetap percaya BPS. Publik beri nilai tambah saja. Dungu kalau coba merekayasa data. (pso)