Berikut adalah artikel online “Sawer Sana-Sini Ala Anies-Sandi” yang ditulis oleh Tim Redaksi Watyutink tertanggal 27 November 2017. 

via Twitter.com

Sawer Sana-Sini Ala Anies-Sandi

Bagi-bagi uang rakyat di APBD DKI 2018 melalui dana hibah mendapat reaksi serius warganet. Apalagi dana hibah yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp1,7 triliun dari tahun sebelumnya Rp1,4 triliun. Apakah salah? Tidak juga. Dana ini memang dianggarkan setiap tahun. Bahkan pada 2016 dana hibah ke 63 pihak mencapai Rp2,5 triliun.

Merujuk pada laman apbd.jakarta.go.id, ada 104 badan, lembaga, organisasi masyarakat, dan organisasi swasta yang akan mendapat dana hibah. Lembaga yang cukup banyak mendapatkan dana hibah adalah majelis ta’lim, masjid, dan mushola yang tersebar di Jakarta. Jumlahnya untuk majelis ta’lim Rp20 juta-Rp 25 juta. Sedangkan untuk masjid di rentang Rp40 juta-Rp100 juta.

Organisasi lain yang rencananya juga akan menerima dana hibah adalah Komando Resimen Mahasiswa (Rp1 miliar), Laskar Merah Putih (Rp500 juta), Kwarda Gerakan Pramuka (Rp6,099 miliar), Bamus Betawi (Rp5 miliar), Yayasan Kanker Indonesia (Rp5,5 miliar), Legiun Veteran (Rp500 juta). Ada juga untuk BNN DKI, Yayasan Beasiswa Jakarta, dan Komite Intelijen Daerah.

Satu lagi penerima yang cukup lumayan di era Ahok adalah Salihara, sebuah lembaga nirlaba di bidang budaya yang lekat dengan citra budayawan Goenawan Mohammad (GM). GM s

Kelompok yang mengkritisi kebijakan Anies-Sandi ini membandingkan dengan penerima dana sosial zaman Ahok yang disebut hanya mencakup dua jenis subjek, yaitu siswa miskin yang menerima bantuan biaya personal dan mahasiswa PTN penerima KJP yang lolos seleksi. Apa iya?

Ternyata tidak. Dana hibah di era Ahok tercatat untuk Komisi Penanggulangan AIDS, Dewan Kesenian Jakarta, Lembaga Kebudayaan Betawi, Yayasan Benyamin Suaeb, Karang Taruna DKI Jakarta, Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia, Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta, dan Yayasan Masyarakat Peduli Autis Indonesia.

Yang patut dikritisi, salah satu penerima dana hibah organisasi adalah Resimen Mahasiswa (Menwa). Argumen Sandi, lembaga ini membela negara. Lho, bukankah dengan fungsinya, Menwa juga mendapatkan bantuan melalui APBN pendidikan?

Lalu soal Laskar Merah Putih yang disebut sebagai laskar yang berjuang untuk membela negara dan berpengaruh untuk persatuan warga Jakarta. Pertanyaannya, kenapa organisasi Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, dan sejenisnya tidak dapat dana hibah?

Pertanyaan lebih mendasar lagi, sejauh mana ormas tersebut dapat menjadi media pemersatu pasca pilkada DKI? Mengapa bukan Anies-Sandi sendiri yang bekerja mempersatukan kembali warga Jakarta?

Anies juga menyebutkan, pemberian dana hibah pada lembaga untuk mewujudkan dasar negara Pancasila. Tapi tidak salah jika ada yang berpendapat bahwa perubahan subjek penerima dana hibah adalah “politik uang” di luar masa pemilu. Ambil contoh Salihara yang pentolannya dikenal sebagai pendukung Ahok. Di era Ahok Salihara menerima bantuan, tapi di era Anies ini namanya hilang dari daftar.

Ironis, sebab subjek penerima dana hibah yang lebih tepat sasaran, yaitu pelajar miskin, tidak bertambah padahal jumlah warga miskin di Jakarta selalu bertambah.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

Berikut opini Bapak Christianto WIbisono terhadap artikel di atas:

Stop Sistem Politik Manunggal Munafik

Masalah fundamental bangsa ini adalah masih berada pada sistem politik feodal pra-modern, pra demokratis, yang mengharamkan oposisi dan semua “berlagak” setia pada “sang raja” yang harus manunggal dan memang cuma bisa manunggal. Indonesia belum mentas dari pola raja manunggal karena itu tidak mau menerima fakta bahwa dalam sistem demokrasi diperlukan dua kekuatan setara. Pemenang pemilu theincumbent ruling party memerintah lima tahun dan lawan politik jadi oposisi. Semua secara terhormat, ksatria, dan sportif.

Nah di Indonesia sama seperti Zimbabwe dan lain lain, negara yang belum mantap dalam demokrasi. Katanya memang pakai demokrasi, tapi kemudian malu-malu, tidak mengakui boleh ada oposisi yang secara kesatria sportif menghormati incumbent pemenang  dan menggunakan pemilu berikutnya untuk berkuasa dan lain sebagainya.

Filosofi dan falsafah ini bergiliran berkuasa dan berkesempatan menggantikan memenangkan kursi kekuasaan ini yang harus dihormati. Dalam kondisi seperti itulah akan tercipta kontrol yang efektif agar incumbent tidak seenaknya KKN dan korupsi pasti akan disorot dan pada gilirannya nanti oposisi berkuasa juga tetap harus disorot .

Semua  anggaran, subsidi, donasi, anggaran penerimaan hibah kalau memang mau disalurkan ke “grup pendukung”, ya silakan saja, asal tidak melanggar hukum. Selama ini tidak dihayati dan dipraktikkan secara konkret, cuma slogan, ya kacau balau seperti sekarang yang kita peroleh.

Baik penguasa maupun oposisi terlibat e-KTP semua. Bukan cuma Setnov Golkar tapi partai penguasa zaman dulu dan partai incumbent sekarang, oknumnya terkena kasus e-KTP. Jadi segala macam pertanyaan dan permasalahan anggaran DKI itu hanya bisa diatasi sebagai bagian dari apakah sistem politik kita siap untuk mandiri dan beroposisi, tapi masih “munafik” otoriter tanpa oposisi, tapi semua berlagak loyal padahal menggerogoti dari luar dan dalam sistem dan kinerja bangsa ini ya tetap saja paling buncit di ASEAN. (cmk)