Berikut adalah artikel online “Setya Novanto dan Berbagai Kejanggalan Itu…” yang ditulis oleh Siswanto Cemonk di portal Watyutink tertanggal 18 November 2017. 

Sumber Foto: kabarnews.com

Banyak hal yang bisa dianggap sebagai pengabaian nalar sehat dalam berbagai kejadian terkait Setya Novanto dalam tiga hari terakhir. Rabu (16/11/2017) KPK menjemput paksa Setya Novanto di kediamannya, Jalan Wijaya XIII nomor 19, Jakarta Selatan. Namun nihil hasil meski penyidik KPK sudah menunggu hinga lima jam di dalam rumah itu. Pertanyaan penting yang muncul, apakah rencana penangkapan itu bocor? Mekanisme internal sebuah operasi di KPK biasanya tertutup rapat. Tidak semua orang tahu, hanya unsur pimpinan dan yang ditugaskan saja yang tahu rencana operasi. Apakah jejaring Novanto begitu luas di KPK sehingga bisa mendapat informasi valid? Atau jangan-jangan kali ini KPK yang abai prosedur sehingga langkahnya bisa terbaca.

Kamis (16/11/2017), kurang dari 24 jam, Novanto dikabarkan kecelakaan di daerah Permata Hijau. Hanya beberapa jam setelah ditetapkan sebagai DPO oleh KPK. Mobil Toyota Fortuner yang ditumpanginya bersama ajudan dan seorang wartawan menabrak tiang listrik. Dia dilarikan ke RS Medika Permata Hijau tidak jauh dari lokasi kejadian dengan menggunakan ojek. Menurut kuasa hukumnya, Ketum Golkar itu mengalami luka parah.

Jika dilihat dari cerita pengacara tentang kondisi Novanto dan foto mobil yang tersebar di media sosial, itu kecelakaan hebat. Tapi mengapa tiang listrik yang ditabrak terlihat masih tegak berdiri? Mengapa dari foto-foto yang tersebar tidak terlihat bekas airbag mengembang padahal kaca mobil hancur? Mengapa sopir—yang kebetulan wartawan Metro TV, dan ajudan Novanto yang duduk di depan tidak terluka, sedangkan Novanto yang duduk di belakang terluka parah?

Di kecelakaan itu wartawan terlibat dengan menyopiri mobil yang ditumpangi Novanto. Kedekatan wartawan dan narasumber memang dimungkinkan, bahkan harus. Jika benar cerita yang beredar bahwa si wartawan yang menyembunyikan Novanto yang berstatus tersangka, secara etika profesi jurnalis apakah hal ini dibolehkan? Bagaimana KPK menyikapi hal ini?

Kecelakaan itu terjadi tak jauh dari rumah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Apakah ada hubungannya? Belum tentu, mungkin hanya kebetulan. Tetapi melihat langkah Novanto  dan pengacaranya yang gencar meminta perlindungan hingga ke Panglima TNI dan Presiden, wajar jika publik mencoba menghubung-hubungkan. Apalagi Surya Paloh disebut-sebut punya ‘nama’ di sektor hukum mengingat kadernya duduk sebagai Jaksa Agung.

KPK mendatangi RS Medika Permata Hijau tempat Novanto dirawat. KPK hendak meminta keterangan dari pihak RS, namun tak satupun dokter jaga bisa ditemui. Dokter dari KPK tak bisa sembarangan memeriksa kondisi pasien, melainkan harus berkoordinasi dengan pihak RS. Namun apakah pihak RS diperbolehkan membuka rekam medis pasien? Mengingat KUHP Pasal 322 yang mengatakan barangsiapa membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaan, bisa dipidanakan. Tapi jika yang meminta adalah penegak hukum karena terkait dengan penanganan perkara, apakah soal kerahasiaan pasien boleh dilanggar? Apa tidak boleh dokter KPK memberi second opinion terhadap sakitnya Novanto? Bagaimana profesi dokter menjelaskan hal ini?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast/cmk)

Opini Bapak Christianto Wibisono terkait artikel di atas:

Rechstaat Di Atas Machstaat

Indonesia tidak akan pernah mentas dari kekalahan hukum oleh politik. Mengapa? Karena urusan tetek bengek saja bisa dijadikan alasan dan dalih untk mengalahkan hukum dengan “selera dan unjuk kekuasaan”. Sebetulnya kita harus kembali kepada golden rule, moral dan etika, kepatutan, kelayakan, dan kepantasan.

Di berbagai negara, bila pejabat telah berstatus tersangka,  pejabat tersebut sudah mundur, meski belum sampai diputus oleh pengadilan, sebab publik sudah tidak mempercayai lagi. Anehnya di Indonesia  sudah tidak ada lagi ukuran fatsoen dan moral atau etika.

Semuanya sudah dikalahkan oleh status dan posisi “penguasa” apakah itu eksekutif, legislatif, yudikatif maupun para NGO dan ormas yang selalu merasa bisa dan mau menang sendiri. Tidak ada kesadaran menghormati Rechstaat di atas Machstaat.

Kalau semua persoalan dioverpolitisir, maka itu berarti Machstaat masih lebih kuat dari Rechstaat. Ya sudah, mau apa kalau jati diri elite negara itu memang masih berjiwa machstaat.

Kalau Setnov sampai diadili, mesti dibongkar semua. Mungkin saja yang akan terkena justru penguasa atau petahana waktu Setnov menjadi “pihak pengusaha” yang diuntungkan oleh “penguasa pemberi order” .

Nah kalau itu dibuka tuntas, barangkali yang akan terkena bukan cuma “pengusaha Setnov” tapi juga pemberi order yang memungkinkan “pengusaha Setnov” menikmati laba triliunan yang diberikan oleh sang penguasa waktu itu. Kita tunggu saja. (cmk)