Berikut adalah artikel online “Student Loans, Jebakan Utang yang Memikat” yang ditulis oleh Kanedi 2 di portal Watyutink tertanggal 23 Maret 2018.

Sumber Foto: Campus Circle (gie/Watyutink.com)

Presiden Jokowi menyatakan, sekarang ini bank ‘cemen’, tidak berani mengambil risiko. Itu dikatakan presiden di depan para Komisaris Utama (Komut) dan Direktur Utama (Dirut) Bank seluruh Indonesia di Istana Negara (15/03/2018). Jokowi pun memberi ide agar bank membuat program kredit pendidikan (student loans). Ide tersebut muncul setelah Jokowi kaget model student loans yang dijalankan di Amerika Serikat bisa menyalurkan pinjaman hingga 1,3 triliun dolar AS.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mengatakan, ide Presiden tersebut akan terwujud, tapi butuh peraturan khusus. Apakah karena Presiden yang menyampaikan ide tersebut hingga perlu direspons positif? Atau, karena kemungkinan bank-bank tersebut akan kebanjiran nasabah potensial berusia 17-30 tahun dari student loans?

Sebenarnya student loans bukan barang baru di Indonesia. Pada masa Orde Baru, student loans pernah dijalankan dengan istilah Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI). Sayangnya, program yang dijalankan pada dekade 80an tak berjalan mulus. Tak ada mahasiswa yang bisa melunasi. Imbasnya, banyak ijazah ditahan oleh kampus. Selain itu, sejak 2011 Putera Sampoerna Foundation (PSF) telah menerapkan program ini pada Akademi Siswa Bangsa Internasional (ASBI) –terdaftar di Kemendikbud dengan nama SMA SAMPOERNA dan Universitas Siswa Bangsa Internasional (USBI), yang justru dianggap sebagai ‘jebakan yang mencekik’. Dengan memakai istilah “Bantuan Biaya Pendidikan” dan ‘beasiswa’, si siswa dan keluarganya harus menanggung pinjaman pendidikan hingga Rp800 an juta. Wow!

Di AS sendiri, penerapan student loans ini banyak memicu protes. Pada Februari 2018, Pemerintah AS menyebut bahwa student loans menjadi salah satu penghambat ekonomi karena kelemahan peminjam melunasi utang. Sekitar 70 persen lulus sarjana di AS menanggung utang hingga ratusan juta yang harus mereka lunasi hingga 20 tahun ke depan. Bila gagal bayar, utang akan diteruskan kepada pihak keluarga atau nasabah dimejahijaukan. Bahkan di era Obama, banyak universitas swasta harus tutup karena dampak mahasiswa yang tak bisa membayar utang student loans.

Di sisi lain, 20 persen dari keseluruhan peminjam student loans justru mengalami drop out (DO). Alih-alih melanjutkan pendidikan tinggi, para mahasiswa DO ini bekerja banting tulang untuk membayar utangnya. Apa iya Indonesia mau meniru dan ‘mengimpor’ permasalahan student loans di AS tersebut ke Indonesia? Sebab faktanya, dari 784.000 orang sarjana yang lulus setiap tahunnya di Indonesia, hanya 37 persen saja yang terserap pekerjaan. Sisanya nganggur.

Satu lagi, apakah Jokowi tidak memikirkan ancaman kredit macet (non performing loan/NPL) yang menjadi momok utama dari industri perbankan daripada hanya sekadar menyarankan ‘kencing’ kredit?

Lagipula, bukankah sudah menjadi kewajiban negara memberikan pendidikan murah dan gratis seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 31, dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4, dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 34?  Kenapa malah membebani masyarakat dengan utang baru demi mendapatkan pendidikan tinggi?

Jangan-jangan program student loans diwacanakan untuk tujuan politik, demi meraup suara Jokowi dari kaum muda. Mengingat animo pemilih muda terhadap Pemilu 2019 terbilang tinggi, dengan jumlah pemilih baru laki-laki sebanyak 129, 98 juta dan perempuan sebanyak 128,71 juta.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

Opini Bapak Christianto Wibisono terkait artikel di atas:

Student Loan dan Demokratisasi Kredit

Kita harus mencatat bahwa setiap ide bagus bisa saja menghasilkan dampak sampingan yang negatif. Di Amerika Serikat (AS) pada zaman Clinton, terjadi kirisis subprime mortgage. Karena demokratisasi kredit, semua orang dikasih kredit. Timbul istilah kredit diberikan meskipun orang yang bersangkutan no jobnon income, no asset (tidak punya agunan).

Nah, kalau kredit diberikan atas dasar demokratis, semua orang punya hak untuk ngutang dan harus diberi utang. Padahal tidak punya pekerjaan, penghasilan, dan aset (ingat polemik rumah DP nol di DKI). Maka di AS terjadilah kredit ninja yang mirip ninja betul, lenyap tak berbekas dan ribuan orang digusur dari rumah tinggalnya yang dibeli secara kredit nyaris tanpa agunan tadi. Krisis subprime mortgage ini berujung ke krisis moneter global pada 2008 yang merupakan versi AS dari krisis moneter Asia Timur di tahun 1998 yang melengserkan Soeharto.

Jadi, sekarang ini itikad baik student loans maupun kredit apa saja, termasuk pengentasan UMKM tetap harus memperhatikan kriteria obyektif. Supaya tidak menghasikan kredit ninja dan krismon, gara-gara kredit menguap seperti yang terjadi di AS, hingga membangkrutkan banyak lembaga keuangan, seperti Freddie Mac dan Fennie Mae. Bahkan sampai Lehman Brothers bangkrut lenyap dari muka bumi dan perusahaan sekuritas terbesar Merryl Linch dengan logo banteng, ikut hilang tidak ada lagi.

Krisis global di 2008 itu disusul dengan Brexit. Lantas, sekarang ini dengan kebijakan Trump, malah menjadikan AS sebagai negara proteksionis, berhadapan dengan Xi Jinping sebagai kampiun perdagangan bebas global. Maka, segala sesuatu harus pas. Tidak boleh ekstrem sok sosialis, sok merakyat tapi bisa jadi ninja, yang akibatnya asset lenyap tak berbekas.

Semua harus balance, tidak bisa seenaknya terlalu mengobral kredit, akhirnya bangkrut semua, bila tidak dipakai secara produktif. kredit apapun itu , bisnis, pabrik, industri ataupun ijon untuk biaya sekolah. (afd)