Dimuat di situs Kompasiana, “WIBK 2 – PSI 2 dan Sidang Bank Dunia/IMF 2018” dituliskan Oleh Christianto Wibisono – Redaktur politik Harian Kami 1966-1970 Pendiri dan direktur TEMPO 1970-1974 Pendiri Pusat Data Business Indonesia 1980-2000 Pendiri Institute Kepresidenan Indonesia 2012.

google via Berdikari Online

Rabu 28 Maret 2018 saya sarapan pagi bersama Bung Karno di Signature Restaurant Hotel Indonesia persis didepan foto Bung Karno dan Marilyn Monroe.

CW: Selamat pagi pak WIBK kemarin langsung direspon bahwa bapak membubarkan PSI karena kemarin memang kita lupa memberi judul atau menjelaskan bahwa yang dimaksud PSI  itu adalah Partai Solidaritas Indonesia yang baru berdiri dan disahkan ikut serta pemilu . Karena itu hari ini saya beri judul PSI2, sedang PSI yang sudah bapak bubarkan itu ya PSI saja.

Bung Karno menikmati Club sandwich tuna merespon:  Bung Chris tadi malam saya liat ILC dan seperti biasa Rocky Gerung paling “kritis” sempat bilang ini urusan eKTP kok malah Setnov yang seolah jadi Deux et Machina”, intervensi supranatural ditengah opera sabun yang chaos. Saya paling suka gaya hidup PSI Old , santai bergeliman celebrity tapi tetap bisa berfikir serius soal bangsa dan negara.  Dizaman demokrasi liberal dulu ada Partai Sosialis Indonesia (PSI 1) yang dipimpin Sutan Syahrir dan sempat menjadi ruling party antara 1945-1948. Tragisnya memang PM Sutan Syahrir akan “diganti” oleh orang kedua Mr Amir Syarifudin yang kemudian ikut PKI Musso dan tewas di eksekusi 1948. Sutan Syahrir sendiri wafat dalam status tahanan politik di Zurich 1966. Saya menyesal karena membiarkan Syahrir menjadi tapol pada era Penguasa Perang Pusat   periode 1957 -1965. Setelah itu yang berperan mewakili PSI adalah Sumitro Djojohadikusumo yang menjadi Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan pada kabinet Natsir, Wilopo dan Burhanudin Harahap.  Kalau ada istilah Lazarus politik,atau politisi yang sempat “mati suri karirnya” tapi bisa kembali ke gelanggang ya Sumitro ini. Dia mengembara di luar Indonesia selama 10 tahun sejak ikut PRRI Permesta 1958-1968 tapi dia malah dipanggil plang oleh Soeharto dijadikan Menteri Perdagangan 1968-1973 dan Menteri Negara Riset 1973-1978.    Soeharto tidak melanjutkan posisi  kabinet tapi Sumitro akan menjadi besan setelah pernikahan putranya Prabowo dengan Titiek Soeharto. Sayangnya Dewan Besan ini akan pecar pada peristiwa Mei 1998. Kalau kamu baca bukunya Sumitro dia sangat menyesalkan pemecatan anaknya yang sudah selangkah lagi jadi Pangab waktu itu tapi dipecat langsung oleh Habibie.  Saya rasa kegeraman Sumitro hanya akan terobati jika anaknya bisa jadi presiden.

CW: Itu masa lalu, bagaimana bapak menyikapi perkembangan politik dengan kegaduhan isu Indonesia bubar 2030 dan kentalnya warna politik identitas yang bisa membahayakan eksistensi RI.

BK: Saya baca kolom kamu di Kompas halaman 7 pagi ini Arsitektur Finansial Global Pasca Bali 2018. Itu saya rasaharus menjadi agenda elite nasional Indonesia baik dari kubu petahana Presiden Jokowi atau dari oposisi  siapa siaja. Indonesia ini selain tidak menghargai meritokrasi juga mengalami defisit “magnanimty”. Semua tidak bisa menghargai oranglain apalagi lawan politik. Seharusnya secara ksatria, kalau memang lawan politik itu lebih lihay, lebih cerdas dan punya solusi lebih baik, kita tentu harus menghargai. Kita ini justru berpenyakit saling menggergaji satu sama lain, senang melihat orang susah, sedih melihat orang sukses. Terus muncul yang disebut residu watak reptil beruoa  kebencian yang dikutip oleh Budiman Sujatmiko.  Watak Kabilisme, benci sesama karena lebih sukses. Dalam kaitan itulah kita mengalami proses negosiasi dan interaksi diplomatik yang penuh “blunder” dan merugikan diri  sendiri.

CW: Konkretnya seperti apa ya pak?

BK: Eros Djarot menulis komentar tajam tentang isu Ghost Fleet dalam kaitan isu sara dan poros Jakarta Beijing sebagai branding politik Prabowo untuk memojokkan Jokowi ditengah isu sara termasuk reklamasi dan kesenjangan sosial semua terkelindan dengan politik identitas. Kalau Indonesia terus menerus mendiskriminasi Tionghoa maka Indonesia tidak akan mentas jadi negara kelas menengah meritokratis, tapi barangkali ya akan terpecah jadi seperti Balkan, Yugoslavia dan Uni Soviet. Dalam konteks Arsitektur Ekonomi Finansial Global maka elite Indonesia harusnya bersarsatu padu untuk memperjuangkan kenaikan quota saham dan voting power RI di Bank Dunia dan IMF. Sekarang ini RI hanya berada di peringkat 22  dengan voting power 1,03% dan modal setor US$ 2,3 milyar. Bank Dunia IMF ini adalah 2 wadah ekonomi dunia yang dibentuk setelah Perang Runia II dan mencerminkan konstelasi kekuatan dunia waktu itu. Sekarang setelah 70 tahun lebih maka terjadi transformasi luarbiasa pada kekuatan kekuatan ekonomi dunia sehingga arsitekturnya tentu harus disesuaikan dengan situasi 2020- 2045 bukan tetap memakai struktur 1945. Elite kita cuma ribut mengritik buat apa jadi tuan rumah penyelenggara menghabiskan dana hampir Rp. 1 trilyun dari APBN. Lalu sibuk tetek bengek dampak ekonomi 15.000 bankir jadi turis di Bali.  Yang harus diperjuangkan oleh delegasi Indonesia adalah program Review XV  menyusul Review XIV 2010 yang menempatkan RI pada posisi 22 tsb diatas. Review XV ini mulai digulirkan di Bali dan diharapkan tuntas 2020. Jadi seharusnya Indonesia Inc besatu padu melobby supaya dalam transformasi arsitektut finansial global  WB/IMF  ini RI bisa masuk 20 besar.

CW: Apa sebetulnya penyakit utama bangsa kita pak?

BK: Sekarang ini ada istilah biopolitik dan ekonomi digambarkan dalam bentuk profil anatomi biologi manusia, Presiden JOkowi marah marah didepan kabinet ini kalau menurut laboratorium dan blood test, urine test dan segala macam kolesterol asam urat ekonomi RI itu sehat walafiat lha kok kalah dari Vietnam yang bisa tumbuh 7 %. Kenapa kita loyo cuma 5 % sudah mentok.  Infrastrktur sudah digenjot habis habisan, tapi ICOR tetap masih 6,4 sedang kemudahan birokrasi juga masih hitungan hari. Itu keluhan yang dikutip Jokowi di acara kemudahan prosedure bea cukai hari Selasa 27 Maret kemarin. Kenapa izin ini itu masih perlu hitungan hari, bukan jam.  Di negara lain sudah online, sudah digital, tidak perlu manual, dalam hitunganjam izin selesai dan transaksi jalan. Ya segera harus ditambahkan bahwa geger eKTP semua partai kena ini memang membuktikan bahwa penyakit KKN, korupsi, koluni, nepotisme ini tidak mengenal lintas partai, lintas generasi , lintas ideologi atau lintas kabinet dan presiden. Dibawah presiden siapapun, ideologi partai apapun, ternyata ada oknum baik dari oposisi maupun dari ruling party yang terjerat praktek korupsi.  Nah ini kalau terus menerus begitu memang bubarnya bukan karena novel fiktif Ghost Gleet yang dikutip Prabowo  Tapi bubarnya ya oleh elite Indonesia sendiri. Ok kita harus kerja tidak boleh main WA terus menerus. Kita lanjutkan besok saja.

CW :Terima kasih sampai jumpa besok Kamis pak.