Dimuat di situs Kompasiana, “WIBK 5 -Wapres ke-13 dan atau Presiden ke-8” dituliskan Oleh Christianto Wibisono – Redaktur politik Harian Kami 1966-1970 Pendiri dan direktur TEMPO 1970-1974 Pendiri Pusat Data Business Indonesia 1980-2000 Pendiri Institute Kepresidenan Indonesia 2012.

google via Berdikari Online

 

Bersama Bung Karno kembali saya menikmati buffet lunch di Signaature Restaurant Hotel Indonesia  ditengah hujanlebat mengguyur Jakarta.

CW: Siang pak, majalah TEMPO yang beredar  lebih awl menurukan laporan sampul capres Gatot Nurmantyo dengan wawancara khusus 3 halaman dan feature foor capres Gatot dengan pengusaha Tommy Winata, Apa implikasi dari kampanye oleh mantan Panglima TNI itu  terhadap prospek pilpres 2019?

BK: Gatot Nurmantyo lahir 13 Maret 1960 mungkin merasa lebih senior dari Presiden Jokowi yang lahir 21 Juni 1961 karena itu berani dan siap menantang tokoh sipil maupun mantan Pangkostrad Prabowo. Namanya diberikan oleh orangtuanya karena kagum kepada almarhum Wakasad Jendral Gatot Subroto. Tapi urusan pemilihan presiden Indonesia ini memang lucu lucu konyol. Kalau sudah pensiun katanya sipil, jadi tidak ada lagi hirarki bekas junior ewuh pakewuh menantang bekas senior  Jadi sudah individualistis antara bekas Mayor Agus Harimutri dan bekas Jendral Gatot Nurmantyo keduanya sama sama sipil tidak perlu ada hirarki pembendung kompetisi antara 2 capres.

Pemilihan pada akhirnya memang akan memuncak pada kompetisi individual yang mencerminkan akumulasi pandangan hidup dan pilihan kepercayaan untuk memberi mandaat kepada seseorang dibanding kepada pesaingnya Jadi harus ada kalah menang tanpa zero sum game  , yang kalah harus “dibantai” seperi di negara berkembang primitif. Jadi sah sah saja mengalahkan dan memenangkan ballot asal jangan pakai bullet membunuh satu sama lain.

Dizaman abstraksi sosmed ini, pembunuhan bisa juga dilakukan terhadap karakter, secara lebih intensif dibanding era pra komunikai elektronik. Politik identitas sara bisa membahayakan keberlanjutan eksistensi nation state Indonesia, Justru yang dikawatirkan oleh Prabowo bahwa Indonesia akan hilang itu bisa terjadi bila para capres individual maupun partai politik mengusung persaingan secara primitif, primordial dan zero sum game tribalistik abad pertengahan.

CW:Wah Pak itu abstraksi yang lebih  mumet dari logika Rocky Gerung  tolong bisa lebih konkret. Kemarin kita sudah menganalis cawapres SMI yang berpotensi berlanjut jadi perempuan ke-2 yang jadi wapres kemudian presiden RI. Sekarang kita kupas Gatot Nurmantyo yang diorbitkan “Tempo”2 April 2018.

BK:Nasution menciptakan istilah dan doktrin dwifungsi dengan alasan Indonesia tidak suka kudeta junta militer model Amerika Latin dan Thailand. Padahal akhirnya Orde Baru itu ya junta militer yang dikemas dengan istilah Demokrasi Pancasila kanan sebagai pembeda dari Demokrasi Terpimpin kiri  Dan seperti sudah sering kita bicarakan perbedaan antara dua dwifungsi Amerika Serikat (AS)  dan Amerika Latin  (AL)adalah di AS presiden pertama Jendral George Washington langsung menerapkan supremasi sipil dan membatasi sendiri masa jabatannya tidak lebih dari 2 periode.

Sedang di AL yang terjadi ialah  Jendral Simon Bolivar gagal meniru AS malah terjebak dalam junta militer dan suksesi melalui kudeta silih berganti antara populis yang sok kiri dan jendral laksamana junta yang kanan . Ini mirip dengan kondisi Fasisme Kanan Hitler dan  Diktatur Proletariat Stalin. Tidak ada jalan tengah antara supremasi sipil dan demokrasi dengan pilihan junta militer atau diktatur proletariat. Kebebasan pers dan independensi Trias Politika merupakan pilar esensial demokrasi.

Setelah runtuhnya Tembok Berlin, Fukuyama menulis The End of History, akhir pencapaian ummat manusia untuk suksesi kepemimpinan politik melalui demorkasi liberal Barat.  Ternyata teori itu tidak sempat berlangsung lama sudah dibom oleh bom truk WTC dan kemudian dikukuhkan menjadi doktrin Perang Peradaban yang dicetuskan oleh Prof Samuel Huntington dengan pelaksanaa utama Osama bin Laden. Sementara Tiongkok bertahan ingin sistim satu partai selama 1 abad baru akan mempertimbangkan model alternatif suksesi i kepemimpinan Itu dikukuhkan oleh Kongres Nasional RRT dengan mencabut pembatasan masa jabatan Xi Jinping awal Maret ini.

Nah Indonesia seolah kembali ke demokrasi liberal multi partai yang membuktikan bahwa orang Indonesia itu sebetulnya “embahnya liberal”  Kalau mau efisien mestinya sistem presidensial itu harus 2 partai saja, jadi efektif dan tidak boros energi pemilu belasan partai akhirnya cuma menghasilkan rezim koalisi partai gurem yang mengganggu efektivitas governance. Atau diujung ekstrem lain ada syahwat kediktaturan proletariat kiri mauppun  talibanisme kanan.

Ini yang sedang di reformasi oleh Revolusi Ritz Carlton Mohamad bin Salman yang mirip Martin Luther memprotes hirarki gereja Katolik 1517. Yang perlu saya ingatkan kepada siapapun baik dari militer seperti Prabowo dan Gatot serta politisi Islam Indonesia agar tidak terjebak memainkan politik mendikotomikan Indonesia dalam kubu  syariah vs sekuler. Kalau itu yang terjadi, justru ramalah Prabowo itu yang akan menjadi kenyataan, Indonesia bisa hilang lenyap akibat kesalahan elitenya sendiri memecah nation State berasas Pancasila ini dalam 2 kubu ektrem kiri komunis vs ekstrem kanan kalifah.

CW: Hilangnya faktor A Hok dalam politik barangkali bisa menenangkan syahwat dikotomi syariah sekuler dalam pilpres 2019?

BK: Faktor A Hok hilang karena ada kekeliruan A Hok sendiri yang sudah minta maaf. Tapi akar dari ideologi syariah kan bukan dari A Hok dan bukan lokal kecamatan seperti waktu Kartosuwiryo memproklamirkan Negara Islam Indonesia Darul Islam  1949 dengan membentuk Tentara Islam Indonesia.

Sekarang doktrin itu merupakan dokterin global yang seolah dimotori oleh Iran di satu kubu dan Arab Saudi di kubu lain. Sebelum lahirnya Islam, Persia sudah merupakan imperium regional Eurasia yang setara dengan Romawi. Setelah sama sama menjadi Islam, naluri hegemonik dalam diri kedua nation state tidak otomatis dilebur jadi Ukhuwah Islamiyah, tapi tetap saja kembali kepada residu nasionalisme chauviistik Persia dan Saudi Arabia. Rivalitas antara Teheran dan Ryadh kadang kadang malah membuat koalisi yang aneh seperti Shah Iran dulu akrab dengan Israel yang segera dirombak oleh Khomeini 1979 menjadi sangati anti Israel.

Sebaliknya sekarang ini Saudi Arabia bisa mentolerir ko eksistensi damai dengan Israel ketimbang mengakui hegemoni Iran di Timur Tengah apalagi suatu Iran bernuklir.  Jadi masalah geopolitik ini harus diperhitungkan benar oleh elite capres dari kubu manapun untuk jangan main main dengan doktrin kafilah terjebak sara justru menghancurkan Indonesian dari dalam sendiri.

CW: Tetap rumit dan tidak jelas tentang peluang Gatot  dalam pilpres 2019 apalagi setelah berani buka kartu tentang hubungan dengan Tomy Winata. BK: Indonesia harus segera berdamai dengan residu diskriminasi etnis warisan Orde Baru apalagi dibumbui fakrot sara seperti kasus A Hok.  Karena itu kita salut pada Grace Natalie yang berani terjun ke poilitik meski A Hok dipenjara karena kentalnya faktor diskriminasi etnis dalam politik Indonesia. Gatot Nurmantyo tidak minder dan guilty complex dalam relasi dengan Tomy Winata sepanjang itu sesuai koridor hukum Tomy Winata adalah warganegara Indonesia yang sama hak politiknya dengan Tommy Soeharto misalnya.  Meskipun dalam media sosial muncul banyak derivatives sisa kampanye pilgub era 411 dan 212  kita tentu tidak mengharapkan pilpres 2019  tersandra oleh dikotomi berbau sara.

Kalau mau konkret2019 ini lebih save untuk Indonesia melanjutkan Jokowi menyelesaikan 2 periode dan wapres yang akan mendampingi teruji untuk siap jadi presiden ke-8 pada periode 2024-2029.  Kalau bicara terkejar umur yang paling handicap ya malah Prabowo karena sudah 68 umurnya pada 2019. Gatot (1960  memang lebih tua dari Jokowi 1961 dan SMI 1962). Situasi geopolitik mengisyaratkan kemampuan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dari sekitar 5% menuju 7% . Jadi tetap saja meskipun Tempo seolah mengorbitkan Gatot ulasan kita tentang SMI sebagai calon terkuat untuk pilpres 2019 yang akan menjadi wapres ke-13 menuju Presiden ke-8 masih relevan.

CW: Ok pak lama lama kita jadi kayak tim surveyor dan polling yang sudah dikerjakan dengan profeional oleh generasi milenial. Kita serahkan saja urusan itu kepada lembaga dan orang orang seperti Burhanudin Muhtadi, Yuniarto Wijaya dll. Kita cuma memberi topping off dan advis dari segi geopolitik dan grand ideology yang prinsipal dan vital bagi eksistensi nation state Indonesia.