ANATOMI KABINET KERJA 2.0

Jumat  4 Januari 2019 – WIBK Countdown 103 ke Hari H Pilpres.

Bersama Bung Karno saya  duduk di salah satu pencakar langit di kawasan Sudirman memantau dinding 12 layar monitor dari seluruh tv berita dunia dan nasional serta tampilan resume survey pilpres mutakhir.

CW: Pak ini yang kita pantau hanya salah satu dari tim sukses paslon, disamping tim resmi yang tidak menarik untuk dipantau karena formal dan membosankan. Dengan dukungan  teknologi modern Algorithma Big Data seperti ini masa negara ini masih dihebohkan dengan hoax temuan 7 kontainer surat suara tercoblos. Sangat menghina akal sehat kita semua? Apa komentar bapak terhadap gaduh hoax yang keterlaluan itu.

BK: Heboh kecurangan itu sudah ditiupkan sejak zaman SBY menang pertama dan kedua kalinya dan selalu saja di daur ulang untuk meresahkan masyarakat. Makanya kamu tepat sekali ketika pasca Konvensi capres Demokrat,  kamu memprakarsai wadah Institute Kepresidenan Indonesia (IKI).

CW: Maaf tapi waktu mau saya kukuhkan jadi badan hukum, ditolak dengan alasan instilah Kepresidenan itu hanya boleh dipakai oleh unsur negara, kalau status swasta tidak boleh pakai ka presiden.

BK: Wah jadi menteri Hukham rupanya kader saya yang baik, sebab saya juga tidak suka jabatan Presiden itu dipakai bukan oleh presiden RI.Maka sejak zaman saya dulu istilah President Universitas Indonesia, diganti Rektor Universitas Indonesia.  Ya sudah tidak boleh pakai nama IKI ya pakai PDBI dan WIBK saja bikin acara membicarakan presiden kan bisa.

CW: Ya betul saya dan Harry Tjan Silalahy hadir pada acara Minggu siang 26 Januari 2014 peluncuran buku Prawoto Mangkusasmito – Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi dan penyampaian Anugerah Negarawan Panutan kepada Mr Boerhanuddin Harahap, Perdana Menteri RI pada pemilu pertama 1955 oleh Institute Kepresidenan Indonesia (IKI

BK: Ya kita semua harus sportif, ksatria dan gentleman mengakui kinerja dan prestrasi serta aksi keteladanan yang patut jadi panutan. Boerhanuddin Harahap adalah PM Petahana pelaksana pemilu yang jujur dan adil. Yang nomor satu justru PNI dan bukan Masyumi. Dan PKI menjadi 4 besar setelah NU, sedang PSI yang pernah jadi partai berkuasa merosot jadi partai gurem 5 kursi. Maka pantas kita anugerahkan Negarawan Panutan untuk kebijakan mengelola pemilu secara jujur dan adil. Bahwa di kemudian hari Boerhanuddin terlibat PRRI Permesta dan sudah menderita jadi tahanan politik oleh Penguasa Perang Pusat, KSAD May Jen AH Nasution yang notabene adalah PM yang mengangkatnya kembali dari pensiun akibat dipecat terlibat semi kudeta 17 Oktober 1952 ya sudah itu memang cerita yang juga saya alami dengan Nasution ini.   Sejak Juni 1962 memang saya sudah menyingkirkan Nasution dari jalur komando ABRI dengan mengangkat May Jen Achmad Yani sebagai Men /Pangad merangkap Kepala Staf KOTI. Pada 21 Februari 1966 saya mencopotnya dari posisi Menko Hankam KASAB.  Tapi Soeharto lebih lihay dari saya, setelah menerima Supersemar dari saya 11 Maret, dia ubah dari surat perintah presiden, menjadi TAP MPRS yang sudah dirombak dan diketuai oleh A H Nasution.  Nasution ini yang akan memimpin pengambilan sumpah MPRS mengukuhkan Soeharto sebagai Pejabat Presiden Maret 1967. Tapi setelah itu Ali Murtopo dengan gesit meminggirkan Nasution yang ketika melantik Soeharto sebagai Presiden pada Sidang Umum V MPRS 1968 tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa lagi menghadiri Sidang MPR hasil pemilu 1971 sebab MPR lama bubar dan tidak ada serah terima dari Ketua MPRS lama pada Ketua MPR hasil pemilu 1971.

CW: Walah ini nanti sehari suntuk Cuma bahas nostaglia bapak asyik kungfu dengan lawan politik. Ya kan masih banyak waktu kalau sehari membahas sejarah kabinet tidak akan selesai. Ya kita lihat siruasi saja, ini tadi kan membahas hoax surat suara palsu.

BK: Elite kita 2019 primitif kalah ksatria dari panitia pemilu 1955, jadi secara moral dan etika, elite Indonesia ini mundur primitifnya 64 tahun. Dulu bisa jujur dan mengakui kemenangan lawan, tidak curang, sekarang sedikit sedikit bikin hoax daur ulang E-KTP lah DPT lah surat suara tercoblos lah. Semua itu terjadi sejak pilpres langsung yang sudah canggih pakai biometrik segala. Sekarang soal kabinet. Jika terpilih lagi 17 April 2019 maka presiden ke-7 mestinya tidak punya beban untuk bagi rezeki pada koalisi partai, kecuali berdasarkan meritokrasi. Anda tokoh partai mampu berkinerja dan berbobot serta bersih dari ancaman OTT KPK. Silakan berkiprah dan bila perlu berjubel semua tokoh partai yang idealis. Tapi juga harus mumpuni , profesional, efisien, efektif dalam delivery program yang sudah terganggu oleh faktor external jurus dewa mabok Trump. AS itu Cuma punya 13 menteri kabinet  kenapa kita mesti 3 kali lipat AS.  Kabinet Presidensial yang say a pimpin 19 Agustus ramping hanya 12 kementerian, meskipun masih mengakomodasi 3 wamen atau menteri muda dan 5 menteri negara tanpa portofolio. Nah kementerian yang esensial universal diseluruh dunia ada mirip kabinet AS  terdiri atas: . Luar Negeri, Dalam Negeri, Pertahanan, Kehakiman, Penerangan,  Keuangan,  Kemakmuran, Perhubungan dan Pekerjaan Umum, Sosial, Pengajaran dan Kesehatan.

Kabinet AS berdasarkan prioritas suksesi setelah Wapres, Ketua DPR dan Ketua Senat sebagai trio penggganti utama adalah menteri kabinet berdasar urutan kronologis pembentukan departemen atau kementerian yang dijabatnya. Suksesi protokoler kabinet AS adalah Menlu, Menkeu, Menhan,Jaksa Agung, Mendagri, Mentan, Menperdag, Menaker, Kesehatan dan Jasa Kemanusiaan,  Housing and Urban Development, Menhub, Men Energi, Menteri Pendidikan, Menkamdagri.

CW: Tapi bapak juga yang memegang rekor global sepanjang abad tidak akan ada presiden atau Perdana Menteri yang mengangkat 100 menteri dalam kabinet yang umurnya juga hanya 31 hari dari pelantikan 24 Februari 1966 memicu gugurnya Arief Rahman Hakim sampai kabinet Dwikora III diturunkan jumlah menterinya ada yang turun pangkat jadi Deputy Menteri termasuk Ali  Sadikin yang untung langsung bapak angkat jadi Gubernur DKI 28 April 1966.

BK : Saya tidak cocok jadi politikus 3 in1 Brutus Ken Arok Machiaveli, saya tidak tega memecat orang jadi penggangguran. Selalu saya carikan jabatan misalnya Adam Malik dari Menteri Perdagangan karena terlibat Murba, Perdagangannya seolah dipecah dua yang Hubungan Ekonomi Luar Negeri di akuisisi Waperdam Menlu  Subandrio dan Brigjen  Achmad Jusuf jadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri  merangkap Kuasa Menteri Hubungan Ekonomi LN . Lalu Adam Malik sendiri saya naikkan pangkat jadi Menko Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin . Suatu pangkat mentereng tapi tidak ada anggaran bahkan kantor meja juga tidak ada. Posisi Menko tanpa kantor itu sejak 31 Maret 1965 dan setelah satu tahun barulah pada 28 Maret 1966 dia langsung menjadi Menlu menggantikan Subandrio yang ditahan oleh Soeharto sejak 18 Maret menggunakan Supersemar 11 Maret 1966.

CW: Sejak 1996 PDBI sudah ditugasi melakukan kajian empiris kabinet G20 oleh Bappenas waktu itu G20 memang baru lahir 1998 tapi yang dianalisis PDBI  1996 tumpang tindih dengan G20. Kesimpulan paling gamblang  Pakar management Davide Castelvecchi menulis dalam majalah Science 9 Mei 2008 : The Undeciders: More decision makers bring less efficiency: Castelvecchi membahas ihwal study empiris kabinet diseluruh dunia. Katanya: The size of the cabinet varies, although most contain around 10 to twenty ministers. Reserachers have found an inverse correlation betweeen a country’s level of development and cabinet size: The more developed a country is, the smallers is its cabinet. “

BK :  Ya sudah itu nasib pakar. Bikin kajian empiris historis pakai contoh soal, akhirnya tidak digubris oleh pengambil putusan yang harus memperhatikan suara voters. Tapi kalau petahana yang terpilih kembali periode kedua terakhir, dia tidak perlu populis pencitraan, akomodatif. Yang penting ya harus delivery, delivery dan delivery. Kalau gagal ya he will be just another has been president of country so and so, so what nothing special about him. Nah Jokowi ini termin pertama sudah all out bikin trobosan infrastruktur yang luarbiasa. Jadi sayang kalau sampai term ke-2 sekedar akomidasi politisi “medioker”. Harus all out bikin Kabinet Kerja 2.0 ini berkinerja maksimal bahwa ekspor harus dua kali lipat pada akhir periode ke 2. Bahwa kurs dollar stabil karena neraca perdagangan, pembayaran dan transaksi berjalan positif alias surplus devisa. Bahwa pelbagai index kualitas SDM dan peringkat daya saing, daya tarik , EODB ( Ease of Doing Business)  dan index persepsi korupsi juga membaik dalam pencegahan dan penindakan efektif. Ya pendeknya semua yang menjadi cita cita nromatif bagus angka ICOR harus turun dari 6,46 kalau bisa langsung ke 2-3 dengan saber pungli dan OTT KPK yang semakin efektif. Pendeknya segala angan angan yang belum tuntas di periode pertama harus dituntaskan di periode kedua. Itu hukum besi presiden untuk termin kedua kata kuncinya adalah Delivery of Perpetual Legacy.

CW : Terima kasih atas  nasihat konkret berapi-api. Semoga elite kita tidak kaget membaca bahwa berebut jabatanmenteri itu mencerminkan tingkat primitive nya  suatu bangsa menurut Castelvecchi.