Rabu 27 Juni 2018 bersama Bung Karno saya memantau berita quick count pilkada dari Pelataran Ramayana di kompleks Hotel Indonesia yang telah direnovasi sebagai bagian dari Grand Indonesia.

CW: Selamat sore pak, apa evaluasi bapak terhadap hasil pilkada 27 Juni 2018 ini?

BK: Tanggal 27 Juni 1946 PM Sutan Syahrir diculik oleh anak buah Mayor Jendral Sudarsono di Solo yang kemudian akan dikenal sebagai “kudeta oleh gerakan 3 Juli 1946” dipimpin Tan Malaka dkk yang akan ditahan dan diadili oleh Ketua Mahkamah Agung Mr Kusumah Atmadja. Diantara yang ditahan termasuk Tan Malaka dan Muhamad Yamin. Sutan Syahrir kembali menjadi PM sampai digeser oleh orang keduanya, Mr Amir Syarifudin pada 3 Juli 1947 sebagai PM ketiga RI. Kalau mau ditelusuri lebih awal, SutanSyahrir menjadi PM Ke-2 karena menggusur saya dari jabatan PM kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer melalui Maklumat Wakil Presiden no X tertanggal 16 Oktober 1945. Kemudian sejak 14 November SutanSyahrir menjadi PM ke-2 RI Ini nanti akan terlaluj banyak kembali ke sejarah konflik politik sejak awal kemerdekaan.

CW: Nah 27 Juni 2018 tidak ada fenomena menteri “diculik” yang ada petahana kalah dan juga peta koalisi yang membingungkan kayak kumpul kebo tidak jelas siapa suami siapa istri karena partai partai bersliweran saling dukung koalisi di pelbagai provinsi , kabupatgen dan kotamadya tidak ada hitam putih Banteng PDIP vs Gerindra PKS.

BK: Ya memang saya sendiri merasa gagal melembagakan sistem politik yang efisien dan efektif sejak gagasan suatu partai tunggal pada awal kemerdekaan yang pernah dicetuskan dalam sidang KNIP abortus diganti sistim multipartai mengikuti perubahan sistem presidensial jadi parlementer.Dengan Peraturan Pemerintah 3 November 1945, partai muncul bagai jamur dimusim hujan. Sejak itu akan merebak dalam pemilu 1955 menjadi puluhan partai. Pemilu 1955 mengkonsolidasikan struktur jadi 4 partai besar (PNI Masyumi NU dan PKI) serta beberapa partai menengah serta partai gurem 1 kursi. Pada 1960 saya membubarkan Masyumi dan PSI karena keduanya terlibat pemberontakan PRRI/Permesta 1958 dan jumlah partai saya sederhanakan menjadi 10 partai yaitu PNI, NU, PKI, PSII, Parkindo, Partai Katolik, Perti, IPKI, Murba dan Partindo. Tapi saya tidak sempat menyelenggarakan pemilu lagi karena sudah terjadi konfrontasi polarisasi dan perang saudara PKI vs TNI yang dipicu oleh penculikan dan pembunuhan jendral TNI AD. Soeharto hanya sabar menyelenggarakan pemilu sekali dengan 10 peserta yaitu 9 partai PNI, Parmusi, NU, PSII, Parkindo, Partai Katolik, Perti, IPKI, Murba dan Sekber Golkar yang sebetulnya berdiri 1964 dizaman saya dan baru dipakai oleh Soeharto sejak pemilu 1971. Lalu Soeharto menyederhanakan kepartaian hanya 1 Golkar dan 2 partai yaitu fusi “partai religius” dan “partai sekuler” dengan 6 x pamilu 1977,1982,1987, 1992 dn 1997 yang selalu dimenangkan oleh Golkar. Sedang MPR selalu diisi dengan sebagian anggota ABRI yang tidak memungkinkan oposisi dan lawan politik muncul dari sistem politik Indonesia waktu itu. Reformasi dan lengsernya Soeharto membuka keran partai politik mirip 3 November 1945 partai berhamburan ikut pemilu 1999 dengan konsolidasi tersendat.

CW: Pak yang relevan dengan situasi mutakhir gugatan Presidensial threshold 20% oleh Rocky Gerung cs dan fakta semrawutnya peta “perselingkuhan politik antar koalisi yang membingungkan akal sehat, hati nurani dan moral etika yang jernih dan jujur.
BK: Kalau mau sistem presidensial ya sebaiknya pakai dwi partai sistim Amerika Serikat. Kalau multi partai ya pasti banyak partai gurem dan perlu koalisi yang akan menghambat efisisensi kinerja pemerintah. Martin Jacques penulis buku When China Rules the World baru saja 14 Juni 2018 menulis esensi konflik AS RRT dalam the Economist secara konkret yang bisa dibahas elite RI untuk memahami peta geopolitik abad XXI pasca the clash of civilizations nya Samuel Huntington. Elite domestik Indonesia selalu memakai kacamata sara dalam membahas konstelasi geopolitik. Akibatnya terjadi suatu “sentimen sara” dalam memposisikan Indonesia dalam interaksi global secara cerdik, cerdas dan cermat sehingga kurang canggih dalam merespon mutasi repositioning kekuatan global pasca perang dingin dan konfigurasi global baru.

CW: Banyak juga yang merasa Indonesia perlu jadi Turki yang assertif secara Islami dalam transformasi geopolitik pasca Trump Kim Singapore Summit.

BK: Nah kalau Indonesia mau representing global Moslem moderate , tolerant and pluralist modern democratic Indonesia maka jelas Indonesia tidak boleh lebih “syariah dari syariah”, lebih kalifah dari kalifah, lebih Turki dari Turki, lebih Iran dari Iran dst dsb, lebih Timteng dari Timteng, lebih Arab dari Arab. Indonesia adalah Indonesia dengan jalur tengah Pancasila, bukan Wahabi, bukan Salafi, bukan Pasdaran penerus Savak, bukan Taliban, bukan ISIS. Dalam konteks Islam Nusantara yang moderat,pluralis, toleran itu Indonesia bisa menjadi jurudamai Israel Palestina, jurudamai Timur Tengah, yang tidak mungkin dilakukan oleh negara lain justru karena uniknya Muslim Indonesia yang lebih mencerminkan hakekat dan gene Muslim moderate toleran pluralis itu. Indonesia jelas tidak boleh dan tidak bisa jadi seperti rezim mullah Iran ayatollah Ali Khamenei, sultan Erdogan, kalifah kalifah pelanggar HAM dan penindas lawan politik . Maka jika Indonesia bisa menjadi kiblat reformasi Islam yang hakiki niscaya itu merupakan kebaikan bagi ppsture politik Indonesia . Semoga ini bisa memantapkan posisi Indonesia sebagai nation state ke-4 sedunia dalam kualitas pada seabad Indonesia 2045.

CW: Kayaknya kita mesti mensosialisasikan gagaran Indonesia jurudamai, untuk merubah sistem politik domestik agar sesuai dengan cita cita menjadikan Indonesia berperan positif proaktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Mungkin kita bahas lebih konkret lagi setelah mengendapkan makna hasil pilkada 2018 ini dan perspektif pilpres 2019 agar kita tidak terjebak jadi “chaos” seperti Timur Tengah.

BK: Tentu kita yakin beriman, dan berusaha untuk mencegah Indonesia di”bubar”kan oleh oknum yang berkiblat negara kalifah yang di Timur Tengah sendiri bermasalah dan problematik. Yang harus diwaspadai ialah bagaimana di Jabar dan Jatim posisi lawan politik bisa hanya berbeda 1 digit. Bahwa Sudirman Said bisa meraih 40% lebih bahwa Asyiek bisa beda Cuma 4 % dengan Ridwan Kamil dan bahwa cucu saya kalah di Jatim. Menyedihkan bahwa berjualan wangsa Sukarno saja sudah tidak laku di pasar digital yang berDNA kalifah. Terus terang saya merinding dengan “kegawatan situasi “ bila pola 58:42 DKI terulang di pilpres 2019.

CW: Paham betul keprihatinan bapak, semoga pilkada 2018 memberi pesan bahwa era dinasti politik sudah lewat, diganti politik kerja dan meritokratis. Anda harus kerja deliver berdasar meritokrasi, tidak bisa andalkan nama besar dinasti masa lalu termasuk nama besar Bung Karno.